EKONOMIAKTUAL.ID — PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) menargetkan investasi sekitar Rp1 triliun untuk membangun dan mengembangkan kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Proyek itu digarap lewat anak usaha PT Ratu Karya yang baru menandatangani nota kesepahaman dengan Perumda Pasar Jaya. Nilai dan pelaksanaan proyek masih bisa berubah karena harus melewati sejumlah tahap kajian.
Direktur Utama BIKE Eric Kusuma menyatakan PT Ratu Karya telah meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perumda Pasar Jaya pada Kamis (17/9/2026). Kesepakatan itu menjadi langkah awal menyiapkan kerja sama pengembangan kawasan Pasar Minggu.
"Penandatanganan MoU tersebut menjadi kesepahaman awal untuk mempersiapkan pelaksanaan kerja sama pengembangan kawasan Pasar Minggu," ujar Eric dalam keterbukaan informasi, Jumat (18/9/2026).
Fasilitas yang Direncanakan di Kawasan Pasar Minggu
Rencana pengembangan kawasan ini mencakup sejumlah fasilitas yang menyasar pedagang kecil sekaligus warga sekitar. Berikut rinciannya:
- Kios dan los untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- Rumah susun
- Rumah sakit
- Gedung perkantoran
- Pusat perbelanjaan
- Food court
Kombinasi fasilitas itu menunjukkan proyek ini tidak sekadar merenovasi pasar, melainkan membangun kawasan terpadu. Ada komponen hunian, kesehatan, dan komersial dalam satu area.
Mengapa Nilai Rp1 Triliun Belum Final
Eric menyebut kebutuhan investasi pelaksanaan proyek diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Angka itu belum mengikat karena masih harus melalui berbagai tahapan kajian dan pemenuhan persyaratan.
Pelaksanaan proyek bergantung pada hasil kajian serta pemenuhan syarat teknis, legal, komersial, finansial, perizinan, persetujuan korporasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, skema akhir kerja sama antara Ratu Karya dan Perumda Pasar Jaya belum terkunci.
Posisi Proyek bagi Investor BIKE
Pengembangan Pasar Minggu masih berada di tahap awal. BIKE menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut sesuai hasil kajian dan proses pemenuhan persyaratan, sejalan dengan kewajiban keterbukaan informasi bagi perusahaan tercatat.
Bagi investor, MoU ini belum menjadi katalis pendapatan dalam waktu dekat. Nilainya baru berupa estimasi investasi, bukan kontrak final dengan jadwal eksekusi yang pasti.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah bentuk badan usaha kerja sama, sumber pendanaan Rp1 triliun, serta jadwal konstruksi. Tanpa kepastian tiga hal itu, proyek ini masih berstatus penjajakan.
