JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa reaktivasi seluruh jalur kereta api yang tidak lagi beroperasi di wilayahnya diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp15 triliun. Proyek ambisius ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali konektivitas transportasi darat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa angka Rp15 triliun tersebut masih bersifat sementara dan akan diperkuat melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.

“Ini baru gambaran makro. Nantinya akan ada DED, baru kita bisa pastikan anggaran pastinya,” ujar Herman dalam keterangannya pada Senin.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Pendekatan Bertahap

Reaktivasi jalur kereta api ini akan dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menurut Herman, koordinasi awal antara ketiga pihak sudah dilakukan sebagai langkah awal untuk menyusun peta jalan proyek transportasi strategis ini.

“Ini masih pembahasan awal. Harus ada mapping dulu terhadap situasi dan kondisi lapangan. Pak Gubernur mengarahkan agar reaktivasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” jelasnya.

Adapun jalur-jalur yang akan direaktivasi mencakup lintasan lama yang dinilai memiliki potensi besar untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi lokal, kawasan pariwisata, hingga wilayah pedesaan yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi.

Pendanaan dari Beragam Sumber

Soal pendanaan, Herman menuturkan bahwa Pemprov Jawa Barat akan mengupayakan skema pembiayaan yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan. Alternatif pendanaan yang sedang dikaji meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, skema transfer fiskal dari pusat ke daerah, serta kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Semua potensi anggaran akan kami mapping, baik dari pusat, dari daerah, maupun sumber lainnya. Prinsipnya, proyek ini harus akuntabel dan berpihak pada masyarakat,” tegas Herman.

Pemprov juga terbuka untuk menjajaki kemungkinan pendanaan dari sumber lain seperti mitra swasta, dengan syarat memenuhi prinsip transparansi dan keberlanjutan.

Kajian Sosial dan Lingkungan Jadi Prioritas

Meski proyek ini disambut dengan antusiasme, Herman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi tidak akan gegabah. Kajian mendalam terhadap aspek sosial, budaya, kependudukan, serta dampak lingkungan menjadi syarat utama sebelum langkah konkret pembangunan atau relokasi dilakukan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa reaktivasi jalur kereta api tidak hanya berorientasi pada infrastruktur semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar proyek.

“Pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat serta dampak terhadap lingkungan sebelum mengambil langkah relokasi atau pembangunan rel baru,” tandasnya.

Dorongan Ekonomi dan Konektivitas Daerah

Rencana reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar dalam membuka isolasi wilayah, memperkuat konektivitas antar daerah, serta menurunkan biaya logistik. Jalur seperti Bandung-Ciwidey, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat dan DPRD setempat, juga masuk dalam daftar prioritas.

DPRD Kabupaten Bandung bahkan telah mendesak PT KAI untuk mengambil langkah strategis jika ingin mewujudkan kembali operasional jalur kereta tersebut. Masyarakat menaruh harapan besar bahwa kebangkitan moda transportasi rel ini akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian.

Langkah Strategis Menuju Transportasi Terintegrasi

Upaya reaktivasi ini juga sejalan dengan strategi nasional dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan moda transportasi massal yang ramah lingkungan dan mampu menampung mobilitas tinggi, keberadaan jalur kereta api diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan.

Dengan estimasi anggaran besar dan kompleksitas proyek yang tinggi, pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi, pengawasan publik, dan penyusunan rencana yang matang agar reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.