JAKARTA - Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Electronic Registration Identification (ERI) Korlantas Polri per 6 April 2025, tercatat total 168.275.423 unit kendaraan kini beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dominasi tertinggi berasal dari kendaraan roda dua atau sepeda motor yang mencapai lebih dari 140 juta unit.
Angka ini menunjukkan peningkatan yang mencolok dan sekaligus menjadi sorotan utama dalam konteks manajemen lalu lintas, emisi kendaraan, dan pengelolaan ruang kota yang semakin kompleks. Dengan jumlah kendaraan sebanyak itu, tekanan terhadap infrastruktur jalan, polusi udara, dan potensi kemacetan juga semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Medan.
Sepeda Motor Kuasai Jalanan Indonesia
Dari total kendaraan yang terdaftar, sepeda motor mendominasi secara mutlak dengan persentase sebesar 83,7 persen atau sekitar 140,9 juta unit. Disusul oleh mobil penumpang yang berkontribusi sebesar 12,2 persen atau sekitar 20,5 juta unit. Sementara itu, kendaraan jenis lainnya terdiri dari:
-Mobil barang: 6,3 juta unit
-Bus: 297 ribu unit
-Kendaraan khusus: 167 ribu unit
Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri, Kombes Pol Prianto, menyampaikan bahwa lonjakan ini merupakan imbas dari tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya daya beli kendaraan pribadi.
“Kenaikan jumlah kendaraan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang tinggi, namun di sisi lain menjadi tantangan besar dalam pengelolaan transportasi publik dan tata ruang kota,” ujar Kombes Pol Prianto dalam keterangan tertulis yang diterima.
Tantangan Besar: Kemacetan dan Emisi
Dengan dominasi sepeda motor yang mencapai lebih dari 80 persen, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pengendalian emisi gas buang serta manajemen kemacetan lalu lintas. Sepeda motor dinilai menyumbang porsi emisi yang signifikan, terutama karena masih banyak yang belum menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan transportasi berkelanjutan, termasuk melalui program elektrifikasi kendaraan dan integrasi transportasi umum massal seperti LRT, MRT, dan BRT di kota-kota besar.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno, menyebutkan bahwa pertumbuhan kendaraan yang cepat harus diimbangi dengan penguatan transportasi publik dan sistem pembatasan kendaraan pribadi.
“Kami sedang mengkaji perluasan kebijakan ganjil-genap serta pengenalan sistem jalan berbayar (ERP) di sejumlah ruas utama untuk menekan beban lalu lintas di pusat kota,” ungkap Hendro dalam konferensi pers di Jakarta.
Fokus pada Modernisasi Data dan Pengawasan
ERI atau Electronic Registration Identification milik Korlantas Polri kini menjadi sistem utama dalam mendata seluruh kendaraan di Indonesia. Pembaruan data secara berkala dilakukan agar dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor, termasuk keamanan lalu lintas, perpajakan kendaraan, dan perencanaan kota.
Korlantas Polri juga menyampaikan bahwa mereka terus meningkatkan sistem digitalisasi dan integrasi data kendaraan lintas instansi. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi transportasi berbasis data real-time.
“Sistem ERI bukan hanya mendata, tapi juga bisa menjadi alat prediksi kepadatan kendaraan di masa depan jika dimanfaatkan secara optimal oleh pemda dan kementerian terkait,” tutur Kombes Pol Prianto.
Potensi Pertumbuhan Masih Tinggi
Meskipun jumlah kendaraan sudah mencapai 168 juta unit, proyeksi pertumbuhan masih menunjukkan tren naik dalam beberapa tahun ke depan. Peningkatan populasi, urbanisasi, dan kecenderungan masyarakat memilih kendaraan pribadi menjadi faktor utama. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera mempercepat penerapan kebijakan berbasis transportasi hijau.
Di sisi lain, tren kendaraan listrik yang mulai berkembang juga memberikan harapan baru untuk mengurangi beban lingkungan dari sektor transportasi. Pemerintah terus mendorong transisi dari kendaraan konvensional ke listrik melalui berbagai insentif seperti potongan pajak dan subsidi pembelian.
Penataan Transportasi Harus Menjadi Prioritas
Lonjakan jumlah kendaraan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memperkuat kebijakan tata kelola lalu lintas dan pengembangan transportasi publik yang efisien. Tanpa langkah konkret, Indonesia berisiko menghadapi krisis mobilitas yang tidak hanya berdampak pada waktu tempuh masyarakat, tetapi juga pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Dengan lebih dari 168 juta kendaraan di jalan, pengelolaan lalu lintas dan transportasi berkelanjutan kini menjadi tantangan yang harus dijawab secara sistematis dan lintas sektor. Pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat dituntut untuk bekerja sama dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif.