JAKARTA - Situasi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa pekan terakhir kembali memunculkan sorotan mengenai kemampuan daerah menangani kondisi darurat.
Dari perspektif legislatif, perhatian itu disuarakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica, yang menilai bahwa pemerintah pusat perlu mengambil langkah lebih tegas, terutama melalui penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Cindy menyampaikan bahwa pemangkasan TKD tahun ini telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah pada saat mereka justru membutuhkan dukungan maksimal. Keterbatasan anggaran daerah, menurutnya, menjadi hambatan serius dalam proses penanganan bencana yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan kebijakan.
Dalam kondisi darurat seperti yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Aceh, pemerintah daerah dipaksa bergerak dengan kemampuan terbatas. Hal itu membuat urgensi penambahan TKD semakin kuat untuk memastikan penanganan yang menyeluruh dari masa tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang.
Kerusakan Serius dan Dampak Luas Akibat Bencana
Cindy Monica menegaskan bahwa beberapa daerah di Sumatra menghadapi kerusakan besar yang tidak bisa ditangani hanya dengan anggaran lokal. Kerusakan infrastruktur publik, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas umum, menjadi catatan kritis dalam penanganan bencana kali ini.
Selain itu, lahan pertanian dan jalur distribusi ikut terdampak berat akibat hujan ekstrem yang memicu longsor di banyak titik. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu, pasokan logistik tersendat, dan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian.
“Daerah sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan TKD bagi Sumatera Barat,” ujar Cindy seperti dilansir dari Parlementaria, Selasa.
Ia menilai bahwa keberlanjutan upaya pemulihan sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Tanpa tambahan anggaran, daerah akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Penambahan TKD Dinilai Penting untuk Keberlanjutan Pemulihan
Menurut Cindy, penambahan TKD tidak semata berkaitan dengan teknis penganggaran. Ia melihat hal itu sebagai fondasi penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Mulai dari perbaikan infrastruktur rusak hingga penguatan bantuan sosial, seluruhnya membutuhkan alokasi dana yang memadai.
Ia juga menyoroti pentingnya pemulihan sentra pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak wilayah Sumatra. Tanpa intervensi cepat, pemulihan ekonomi lokal akan terhambat, dan masyarakat semakin kesulitan bangkit dari dampak bencana.
Legislator asal Sumatra Barat itu menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya menunggu daerah berjuang sendiri. Ia menilai Sumbar, Sumut, dan Aceh membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena skala kerusakan yang besar dan tingginya jumlah warga terdampak.
“Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dibiarkan pulih sendiri. Negara harus hadir melalui kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat terdampak. Saya di DPR RI berkomitmen mengawal isu ini dan mendorong skema anggaran yang adaptif terhadap situasi bencana,” tegasnya.
Kolaborasi dan Komitmen Nasional untuk Percepatan Pemulihan
Dalam pandangan Cindy Monica, pemulihan pasca bencana tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mempercepat rehabilitasi fisik dan memastikan fungsi layanan publik kembali optimal.
Dukungan pemerintah pusat, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pemulihan jangka panjang. Ia menambahkan bahwa DPR akan mengawal kebutuhan daerah terdampak agar masuk dalam prioritas nasional, mengingat skala kerusakan dan pentingnya upaya pembenahan yang sistematis.
Selain itu, Cindy mengajak seluruh pihak untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong sebagai fondasi moral dalam membantu masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.
"Saya mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dan bergerak dengan solidaritas penuh agar pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh," jelasnya.
Seruan tersebut menjadi penutup yang menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak hanya soal anggaran, tetapi juga komitmen bersama dalam memastikan masyarakat kembali pada kondisi aman dan produktif.
