JAKARTA – Kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 17 April 2025, kembali mencerminkan masalah mendalam dalam sistem transportasi dan logistik nasional. Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, kemacetan yang mencapai antrean hingga 8 kilometer ini menunjukkan kegagalan integrasi moda transportasi di Indonesia.
Kemacetan Parah Menggambarkan Kegagalan Tata Kelola Transportasi
Djoko Setijowarno menyatakan bahwa kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok bukan hanya masalah sementara, melainkan cerminan kegagalan dalam tata kelola transportasi dan logistik nasional yang lebih luas. Menurutnya, masalah utama terletak pada tingginya biaya operasional angkutan barang berbasis rel yang membuat moda transportasi ini ditinggalkan. Hal ini diperburuk dengan kebijakan pembangunan yang tidak seimbang, yang lebih fokus pada pengembangan sektor laut tanpa memperhatikan kapasitas sektor darat, yang berperan penting dalam distribusi barang.
“Kebijakan pembangunan yang timpang, hanya fokus pada sisi laut tanpa memperhatikan kapasitas sisi darat, turut memperparah persoalan. Antrean 8 kilometer ini adalah gambaran nyata dari gagalnya integrasi moda transportasi nasional,” ungkap Djoko Setijowarno.
Pengawasan yang Lemah dan Biaya Logistik yang Meningkat
Salah satu faktor yang memperburuk kemacetan di kawasan Tanjung Priok adalah tidak adanya area penyangga yang memadai serta lemahnya pengawasan terhadap konsesi lahan parkir truk. Hal ini menyebabkan biaya logistik yang semakin tinggi akibat pungutan seperti uang tapping yang dibebankan kepada sopir truk, mencapai Rp17.500 per kendaraan.
“Biaya logistik di Indonesia tinggi bukan hanya karena infrastruktur yang terbatas, tetapi juga karena beban tambahan yang ditimbulkan oleh perizinan yang rumit, pungutan liar, dan lemahnya regulasi publik. Semua ini menambah beban yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing nasional,” kata Djoko.
Dampak Pembatasan Angkutan Barang saat Lebaran
Kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok juga diperburuk dengan kebijakan pembatasan angkutan barang selama 16 hari pada saat Lebaran. Djoko menilai kebijakan tersebut sebagai kelalaian dalam perencanaan yang berujung pada stagnasi distribusi barang dan terganggunya rantai pasok nasional. Pembatasan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang ini, menurutnya, justru memperburuk masalah yang sudah ada.
“Pembatasan operasional logistik selama 16 hari saat Lebaran mencerminkan kelalaian dalam perencanaan kebijakan yang berdampak pada stagnasi distribusi barang dan terganggunya rantai pasok nasional,” ujar Djoko.
Solusi dan Evaluasi Kebijakan Logistik Nasional
Djoko Setijowarno mengusulkan beberapa langkah korektif yang harus segera diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah menghidupkan kembali angkutan barang berbasis rel yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu menata ulang area pelabuhan yang sesuai dengan konsep awal Hindia Belanda, serta mengembalikan fungsi ruang publik untuk pelayanan, bukan untuk kepentingan komersial semata.
“Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan logistik nasional secara menyeluruh. Tanpa langkah korektif, daya saing nasional akan terus tergerus, dan pertumbuhan ekonomi kita terancam stagnan,” tegas Djoko.
Kemacetan di Priok Makin Parah, Pemicunya Lonjakan Aktivitas Bongkar Muat
Selain masalah tata kelola transportasi, kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 April 2025 juga dipicu oleh lonjakan aktivitas bongkar muat yang terjadi menjelang libur panjang pada 18-20 April 2025. Kepala KSOP Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, menyatakan bahwa meskipun operasional di area common gate dan NPCT1 berjalan normal, peningkatan volume bongkar muat menjadi pemicu utama kemacetan.
“Peningkatan drastis volume bongkar muat hingga 4.000 TEUs—dua kali lipat dari biasanya—menjadi pemicu utama kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok. Hal ini jelas memperburuk situasi yang sudah sulit ini,” kata Takwim Masuku.