JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menggarisbawahi urgensi sinergi serta kolaborasi lintas sektor dalam penerapan kebijakan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
"Perlindungan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemenko PM hadir untuk mengorkestrasi sinergi antar-kementerian, lembaga, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga fasilitas pelayanan, agar masyarakat memperoleh perlindungan yang utuh," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Kamis (09/07/2026).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan peninjauan layanan administrasi serta sejumlah fasilitas poli kesehatan di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar, Bali.
Kunjungan itu merupakan bagian dari langkah nyata dalam memastikan sistem perlindungan sosial terlaksana secara terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga ketenagakerjaan, demi memberikan layanan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di RSUP tersebut, ia meninjau pelayanan bagi pasien hemodialisis yang sebagian besar merupakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, tercatat sebanyak 53 pasien hemodialisis rutin menerima terapi di rumah sakit tersebut.
Menko Muhaimin memastikan bahwa pelayanan untuk pasien penyakit kronis tetap berjalan dengan optimal, mengingat terapi hemodialisis tidak dapat ditunda tanpa risiko serius bagi keselamatan pasien.
Menurutnya, Program JKN merupakan salah satu pilar utama pemberdayaan masyarakat. Melalui jaminan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, mereka tidak perlu lagi terbebani oleh biaya pengobatan yang mahal, sehingga tetap mampu produktif serta menjaga kesejahteraan keluarga.
"Kami ingin memastikan masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya. Negara hadir melalui sistem jaminan sosial yang kuat agar masyarakat bisa tetap sehat, produktif, dan berdaya," kata Menko Muhaimin Iskandar.
