JAKARTA - Insiden gangguan berulang pada interkoneksi listrik di kawasan Sumatra pada Mei-Juni lalu mempertegas krusialnya reformasi jaringan ketenagalistrikan nasional agar kian tangguh merespons risiko iklim sekaligus sanggup memfasilitasi lonjakan pasokan energi terbarukan.
Analis Energi Terbarukan Institute for Essential Services Reform (IESR) Muhammad Ihsan memaparkan, sistem ketenagalistrikan Indonesia saat ini terbentur dua tantangan masif secara simultan, yakni naiknya ancaman perubahan iklim dan urgensi mempercepat transisi energi menuju target net zero emission (NZE) pada 2060.
"Ibaratnya, jaringan ketenagalistrikan kami sebagai seseorang yang berada di sandwich generation, sedang menghadapi dua kepentingan yang sama pentingnya," ujarnya dalam Webinar "Reformasi Jaringan Listrik Indonesia" pada Selasa (7/7/2026).
Ihsan memandang konsekuensi tersebut bukan lagi sekadar ancaman di masa depan. Riset IESR yang merujuk pada pemetaan kerentanan aset ketenagalistrikan memperlihatkan jaringan transmisi Indonesia telah terpapar beraneka risiko iklim.
Dari tiga rumpun aset utama ketenagalistrikan, yaitu pembangkit, gardu induk, serta jaringan transmisi, sektor transmisi menjadi sarana yang paling ringkih terhadap dampak dinamika iklim.
Analisis lanjutan dari IESR memperlihatkan, kian tinggi tegangan jaringan transmisi, maka kian besar pula level paparan terhadap risiko iklim. Situasi ini terjadi lantaran jaringan transmisi bertegangan tinggi mencakup area yang lebih lapang dan melintasi banyak provinsi.
"Kerentanan ini tecermin dari sejumlah insiden yang terjadi di Sumatra dalam 1 dekade terakhir, dengan yang terbaru terjadi pada Mei-Juni kemarin. Berbagai gangguan mulai dari runtuhnya menara transmisi, banjir gardu induk, pemadaman luas hingga kerugian finansial tercatat berulang kali terjadi," jelasnya.
Berdasarkan penilaian Ihsan, ada beberapa ruas transmisi yang diterpa kendala berulang kali di titik lokasi yang sama. Hasil temuan itu memperlihatkan bahwa tindakan pemulihan pasca-kejadian belum membereskan akar permasalahan.
Ia menguraikan keliru satu pemicu utama kendala berulang adalah masih dominannya arsitektur jaringan yang mempunyai single point of failure. Pada situasi ini, kendala di satu titik mampu merembet ke sistem lain dan memicu pemadaman yang lebih masif.
Tantangan Penetrasi EBT
Di tengah melonjaknya risiko itu, Indonesia pun dihadapkan pada kebutuhan memacu integrasi energi terbarukan ke dalam sistem ketenagalistrikan. Menurut Ihsan, situasi tersebut menuntut jaringan listrik yang lebih fleksibel dan adaptif ketimbang kondisi saat ini.
Adapun, IESR menyarankan beberapa jalan keluar untuk membenahi jaringan ketenagalistrikan nasional. Untuk tenggat pendek, IESR menilai pemerintah perlu meninjau dan merombak grid code serta distribution code nasional.
Grid code ialah seperangkat regulasi teknis yang mengikat pembangkit listrik supaya dapat terintegrasi dan beroperasi secara aman dalam sistem interkoneksi nasional. Sementara itu, distribution code mengikat standar teknis dan operasional pada jaringan distribusi listrik.
Hambatannya, grid code terakhir kali diaktualisasi pada 2020, sedangkan distribution code terakhir direvisi pada 2009.
IESR memandang bermacam tantangan baru akibat naiknya penetrasi energi terbarukan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kedua regulasi itu, di antaranya penyusutan inertia sistem, kecakapan jaringan bertahan kala diterpa gangguan, sampai kebutuhan respons frekuensi yang kian gesit.
Selain pembenahan regulasi teknis, IESR turut mendorong perumusan standar ketahanan iklim dalam sistem ketenagalistrikan serta pengaplikasian metode evaluasi periodik atas grid code dan distribution code.
Ihsan mencontohkan, operator jaringan listrik di Benua Eropa melangsungkan peninjauan regulasi tiap tiga tahun dengan merangkul bermacam pemangku kebijakan dan pakar lintas sektor.
Untuk tenggat panjang, Ihsan mengutarakan, pemerintah perlu mengkaji ulang rancangan pasar listrik nasional yang saat ini masih bersandar pada skema vertically integrated single buyer.
Dalam pola tersebut, PLN mengendalikan hampir seluruh fungsi utama pada rantai bisnis ketenagalistrikan, mulai dari perencanaan sistem, kepemilikan unit pembangkit, manajemen operasi jaringan, pengadaan listrik dari produsen swasta, sampai penjualan setrum kepada pelanggan.
"PLN secara simultan melakukan perencanaan, memiliki pembangkit, melakukan dispatch, membeli listrik, dan menjual listrik. Konsentrasi peran-peran ini bisa membawa bottleneck untuk integrasi EBT lebih lanjut," katanya dalam pemaparan.
IESR mengendus sedikitnya lima hambatan yang timbul dari struktur pasar listrik saat ini. Pertama, potensi benturan kepentingan lantaran satu entitas memegang bermacam fungsi yang saling berkorelasi.
Kedua, adanya skema take or pay dalam ikatan kontrak pengadaan listrik. Ketiga, minimnya sinyal harga yang mumpuni demi memicu fleksibilitas sistem.
Keempat, timbulnya friksi dalam fase pengadaan dan penentuan tarif. Kelima, naiknya tekanan fiskal yang mesti ditanggung sistem ketenagalistrikan.
Strategi PLN
Sementara itu, Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PT PLN (Persero) Annisa Urfa memaparkan, Perseroan sudah lama memetakan perubahan iklim sebagai salah satu risiko strategis yang berimbas pada keandalan sistem ketenagalistrikan dan keberlangsungan bisnis korporasi.
Annisa membongkar, kendala sistem di Sumatra pada Mei-Juni 2026 bertindak selaku keliru satu pelajaran berharga dalam tata kelola risiko iklim.
Kendala itu bereskalasi dari rentetan kejadian pada sistem kontrol yang mengakibatkan energi tidak tersalurkan menyentuh kisaran 50.000 sampai 60.000 megawatt hour.
"Dampak ekonominya sekitar Rp80 miliar hanya dari energi yang tidak tersalurkan dan belum termasuk potensi kerusakan fisik infrastruktur maupun biaya pemulihan sistem," katanya.
Dari sudut pandang finansial, PLN menakar risiko iklim berpeluang memicu ongkos yang masif, mulai dari kerusakan aset, naiknya biaya operasional dan perawatan, ongkos pemulihan sistem sampai hilangnya potensi penjualan energi.
Sebagai gambaran, bencana banjir yang menerpa sejumlah PLTU korporasi pada 2022 memicu ongkos pemulihan langsung berkisar Rp1,6 m??iar. Angka tersebut belum mencakup hilangnya fungsi sistem yang menyentuh kisaran 160 gigawatt hour sepanjang masa kendala.
Ia menerangkan, cuaca ekstrem sejatinya menjadi keliru satu pemicu kendala sistem ketenagalistrikan.
Namun, eskalasi kendala hingga merembet menjadi pemadaman luas terpengaruh besar oleh bermacam faktor lain, mulai dari kondisi jaringan, tata konfigurasi sistem, sistem proteksi, kesiapan unit pembangkit sampai respons operasi kala kendala melanda.
Oleh karena itu, ia menyampaikan, perusahaan mengevaluasi tiap peristiwa secara menyeluruh supaya langkah mitigasi yang dijalankan betul-betul menyasar akar persoalan.
Demi memperkokoh ketahanan sistem dan jaringan dalam tenggat panjang, PLN mendorong ekspansi smart grid, digitalisasi jaringan, penyatuan sistem penyimpanan energi, serta konstruksi jaringan transmisi berkapasitas masif.
Perseroan juga memacu pembangunan backbone transmisi 500 kilovolt dan pemantapan sistem transmisi di bermacam wilayah. Menurut Annisa, langkah itu dituntut mengingat sistem ketenagalistrikan nasional bakal menghadapi penetrasi energi baru terbarukan yang kian masif dan tersebar luas.
"Harapannya sistem ketenagalistrikan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian dan kejadian ekstrem serta mampu mempercepat proses pemulihan ketika gangguan terjadi," katanya.
Sementara itu, Sub Koordinator Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rahadian Wahyu Pradipta mengutarakan, pemerintah secara periodik melangsungkan monitoring, evaluasi, sampai audit forensik atas ketahanan sistem ketenagalistrikan nasional.
Langkah itu dijalankan guna memastikan PLN selaku operator utilitas sanggup mengawal keandalan sistem di tengah naiknya tantangan operasional, termasuk kendala yang sukar ditebak akibat aspek cuaca.
"Kami tidak bisa baru mencari solusinya ketika persoalan itu sudah datang. Identifikasi risiko itu satu hal, tetapi bagaimana tindakan untuk mengantisasi risiko tersebut juga harus disiapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Rahadian.
Rahadian memaparkan, keandalan sistem dan jaringan ketenagalistrikan menuntut antisipasi lewat penguatan aspek perencanaan dan keandalan sistem.
Maka dari itu, pihaknya terus mengaplikasikan bermacam kriteria keandalan pada sistem transmisi, pembangkit, maupun gardu induk guna memastikan keseimbangan daya antarwilayah tetap terjaga kala kendala melanda.
Menurut dia, tiap wilayah mesti mengantongi cadangan daya yang memadai sehingga sanggup bertahan secara mandiri kala timbul kendala pada sistem yang lebih luas.
Selain memperkokoh infrastruktur, pemerintah juga mulai mengatur langkah adaptasi terhadap risiko cuaca ekstrem yang dinilai kian masif. Sejak 2022, Kementerian ESDM menjalin kerja sama dengan Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water Australia, BMKG, dan Bappenas lewat program Electricity Sector Resilience Initiative guna memetakan infrastruktur ketenagalistrikan yang ringkih terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Kemudian, pada lini regulasi, pemerintah juga mulai membuka ruang diskusi perombakan grid code dan distribution code demi memperkuat standar operasi sistem ketenagalistrikan nasional.
"Saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap pengumpulan isu, identifikasi masalah, serta penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan," tambahnya.
