JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat mulai berdampak serius terhadap pembangunan daerah. Di Kabupaten Blora, dua sektor vital yakni infrastruktur jalan dan pendidikan menjadi korban dari kebijakan pengalihan anggaran, yang kini lebih difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Ahmad Fahim Mullaby, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sejumlah program pembangunan infrastruktur yang telah dirancang sebelumnya harus dikurangi bahkan dibatalkan akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat.

"Kita minta maaf soal infrastruktur. Banyak program perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas pendidikan yang akhirnya dikurangi bahkan dibatalkan," ujar Fahim.

Anggaran Terbatas, Proyek Tertunda

Menurut Fahim, yang akrab disapa Gus Fahim, pemotongan anggaran ini menyulitkan upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan. Ia menyoroti bahwa jalan-jalan rusak yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar perbaikan terpaksa dikesampingkan karena terbatasnya dana.

Di sisi lain, fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah baru maupun renovasi sarana belajar juga mengalami hambatan serupa. Beberapa proyek yang telah diajukan melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) harus ditunda pelaksanaannya hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kami hanya bisa mengawal agar anggaran yang sudah diefisienkan tetap tepat sasaran,” tegas politisi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Banjarejo, Ngawen, dan Tunjungan itu.

Prioritas Pusat: Ketahanan Pangan Nasional

Pemangkasan anggaran tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini memprioritaskan sektor ketahanan pangan nasional. Fokus tersebut bahkan telah ditegaskan oleh Bupati Blora dalam beberapa kesempatan, bahwa pada tahun anggaran 2026, perhatian utama akan difokuskan pada mendukung pertanian dan ketahanan pangan.

Pemerintah pusat melihat pentingnya memperkuat sektor pangan sebagai fondasi ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pasokan, dan ketergantungan impor.

Meski begitu, keputusan tersebut mengundang kritik karena dinilai mengorbankan sektor lain yang juga tidak kalah penting. Gus Fahim menilai, pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan adalah pilar penunjang utama kemajuan daerah yang semestinya tetap mendapat perhatian seimbang.

Pemda Diminta Lebih Kreatif dan Cermat

Dalam kondisi anggaran yang semakin terbatas, DPRD Blora mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dan cermat dalam memanfaatkan dana yang ada. Penggunaan anggaran harus lebih terarah, efisien, dan menghindari program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Fahim juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap alokasi anggaran agar tetap tepat sasaran dan tidak diselewengkan. Komisi D DPRD Blora, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan ketat atas proses perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari dana yang telah disesuaikan tersebut.

Harapan Masyarakat dan Desakan Evaluasi Kebijakan

Di tengah kondisi ini, masyarakat Kabupaten Blora banyak yang menyuarakan harapan agar pemerintah tidak melupakan kebutuhan dasar mereka, terutama terkait akses jalan yang layak dan fasilitas pendidikan yang memadai. Di berbagai wilayah, keluhan soal jalan rusak dan ruang kelas yang tidak memadai terus disampaikan warga kepada anggota dewan dan kepala desa.

Sejumlah kalangan juga mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak menjadi penghambat pembangunan daerah. Meski mendukung program ketahanan pangan, masyarakat berharap sektor lain tidak dikorbankan secara drastis.