JAKARTA — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, terus menunjukkan progres positif dalam mendukung transisi energi bersih nasional. Hingga April 2025, proyek yang digarap oleh PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) ini telah mencapai 79,57% progres fisik, mencakup pembangunan infrastruktur utama seperti wellpad A, B, C, dan D, area laydown, serta pengaspalan 3 kilometer jalan akses dari total 7 kilometer yang direncanakan.
Dalam audiensi bersama Gubernur NTT pada 28 April 2025, PLN menegaskan komitmennya terhadap pengembangan energi terbarukan dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan inklusif. Proyek PLTP Mataloko yang dibangun di atas lahan seluas 12,9 hektare dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 996,2 hektare ini mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat.
Dr. Pri Utami, Dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang hadir sebagai narasumber dalam audiensi tersebut, menekankan bahwa fenomena alam seperti munculnya fumarol dan uap di sekitar wilayah panas bumi merupakan gejala alami dan bukan disebabkan oleh aktivitas manusia. Ia menyatakan, “Seperti di Kawah Sikidang, Dieng, manifestasi itu berpindah-pindah bahkan sejak sebelum adanya kegiatan pengeboran. Ini sudah terjadi bahkan sebelum kita lahir.”
Penjelasan ini menjadi penting untuk meredam kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap dampak dari proyek panas bumi. Menurut Dr. Pri, keberadaan manifestasi geotermal semacam itu adalah indikator kuat adanya potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan.
Sementara itu, Manager UPP Nusra 2, Osta Melanno, mengklarifikasi bahwa saat ini proyek PLTP Mataloko masih berada pada tahap pengembangan infrastruktur dasar dan belum memasuki fase pengeboran sumur produksi. “Saat ini kami masih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai tahap awal pengembangan, dan belum memasuki fase pengeboran,” tegasnya.
Untuk memastikan proyek diterima oleh masyarakat, PLN telah menjalankan proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) di lima desa sekitar lokasi pembangunan. Upaya ini ditujukan untuk membangun komunikasi terbuka serta memperkuat penerimaan sosial terhadap proyek panas bumi.
Tak hanya itu, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Dari total 315 tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan PLTP Mataloko, sekitar 80% berasal dari warga lokal. Ini menjadi bukti konkret bahwa proyek energi bersih juga membuka peluang kerja dan pemberdayaan masyarakat.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Yasir, menyampaikan kesiapan PLN untuk bersinergi dengan seluruh pihak, termasuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Geothermal yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTT. “Kami siap melakukan survei lapangan bersama Tim Satgas. Harapannya, upaya bersama ini dapat mewujudkan cita-cita besar Flores sebagai pulau mandiri energi berbasis sumber daya panas bumi,” ujar Yasir.
Di luar aspek teknis dan ekonomi, PLN juga menunjukkan komitmennya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di sekitar wilayah proyek. Kegiatan TJSL yang telah dilaksanakan mencakup layanan pengobatan gratis, bantuan alat kesehatan, perbaikan sarana pendidikan, serta pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM lokal.
Melalui proyek-proyek seperti PLTP Mataloko, PLN berupaya menjadi penggerak utama transformasi ketenagalistrikan nasional menuju energi yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan masyarakat lokal dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong Flores sebagai pusat pengembangan energi panas bumi di Indonesia.
