JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat mempererat kerja sama strategis dalam upaya transisi energi yang adil serta pengembangan ekonomi hijau yang inklusif. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Menteri Iklim Inggris, HE Kerry McCarthy MP.
Pertemuan tingkat tinggi ini tidak hanya membahas isu transisi energi, tetapi juga mencakup dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta reformasi struktural yang tengah dijalankan oleh Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Kemenko Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025,” ujar Elen dalam keterangan resminya.
Elen menjelaskan bahwa satgas tersebut memiliki empat kelompok kerja utama yang mencakup: transisi energi dan pengurangan emisi di sektor hulu, pengembangan industri hijau dan pengurangan emisi di sektor hilir, pembiayaan dan investasi proyek hijau, serta aspek keadilan sosial dalam pelaksanaan transisi energi.
Salah satu langkah konkret dari kerja sama ini adalah pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 60 MW di Saguling, Jawa Barat. Proyek ini mendapat dukungan pendanaan sebesar USD 1,2 juta dari konsorsium yang dipimpin oleh Standard Chartered kepada ACWA Power.
Selain itu, perusahaan energi asal Inggris, BP, juga mendukung pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) serta pemanfaatan karbon (Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS) di proyek gas alam cair (LNG) Tangguh, Papua Barat.
Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Wilayah, Rachmat Kaimuddin, menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah menyusun regulasi untuk membatasi penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara, kecuali proyek-proyek yang telah memiliki kontrak jangka panjang.
“Sejalan dengan komitmen untuk transisi energi, Pemerintah tengah menyusun regulasi yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batu bara atau energi fosil,” jelas Rachmat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan sebesar 41 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan. Target ini tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru.
“Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk impor komponen dengan persyaratan produksi tertentu,” kata Eniya.
Ke depan, Pemerintah Indonesia juga mulai mempertimbangkan pengembangan pembangkit berbasis sampah (waste-to-energy) dan energi nuklir sebagai bagian dari diversifikasi energi ramah lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Iklim Inggris Kerry McCarthy menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah progresif yang dilakukan Indonesia dalam mendukung transisi energi.
“Kami mengapresiasi upaya nyata Indonesia dalam mendorong transisi energi. Yang terpenting adalah memastikan bahwa energi bersih tetap memiliki nilai ekonomi,” tutur McCarthy.
Ia juga menekankan pentingnya investasi dalam teknologi CCS yang sudah mulai diterapkan di Indonesia, dan menyatakan kesiapan Inggris untuk mendukung Indonesia melalui berbagai bentuk kolaborasi, termasuk pembiayaan, penguatan kapasitas institusional, serta kerja sama filantropi.
Delegasi Inggris yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, HE Dominic Jermey; Minister Counsellor-Development Director Amanda McLoughlin; Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Ianto Jones; dan Private Secretary Minister McCarthy, Louise Emanuel.
Di akhir pertemuan, Pemerintah Indonesia menyatakan harapannya agar Inggris dapat terus mendukung langkah-langkah transisi energi di Tanah Air dengan skema pembiayaan yang terjangkau serta program pelatihan dan penguatan sumber daya manusia.
“Dengan dukungan Inggris dan mitra global lainnya, Indonesia optimistis dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” pungkas Elen.
