JAKARTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengharapkan revisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tengah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan dampak positif bagi industri otomotif nasional. Kebijakan TKDN yang sudah diterapkan selama ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memperkuat daya saing industri domestik. Namun, dengan perubahan yang diusulkan, Gaikindo berharap aturan tersebut dapat lebih fleksibel dan mendukung pengembangan sektor otomotif, termasuk kendaraan listrik dan teknologi otomotif masa depan.
Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, menekankan bahwa perubahan kebijakan ini perlu dilakukan secara seksama dan dengan pertimbangan yang matang, mengingat industri otomotif Indonesia sudah berkembang selama puluhan tahun dan menyumbang banyak lapangan pekerjaan serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nangoi menyebutkan bahwa industri otomotif Indonesia tidak bisa dipandang secara instan, melainkan perlu mempertimbangkan sejarah panjang pengembangan sektor ini yang telah ada, serta dampak kebijakan TKDN sebelumnya.
“Industri otomotif kita sudah dibangun selama puluhan tahun, kami tidak ingin industri ini ambruk. Yang jelas, kami mengimbau supaya kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan yang terbaik untuk kemajuan industri otomotif nasional,” ujar Yohannes Nangoi.
Peran TKDN dalam Pengembangan Industri Otomotif Nasional
Sejak diberlakukan, kebijakan TKDN berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong penggunaan komponen lokal dalam proses produksi kendaraan. Nangoi menambahkan bahwa kesuksesan industri otomotif Indonesia dalam menghasilkan mobil seperti Agya dan Ayla, yang mencapai 92% komponen lokal, harus menjadi pertimbangan serius dalam merumuskan kebijakan baru ini. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa industri otomotif nasional mampu memproduksi kendaraan dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami sudah membangun industri otomotif bukan baru setahun. Puluhan tahun kita bangun, sampai lahir mobil seperti Agya dan Ayla dengan 92% komponen lokal. Ini tentunya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan revisi kebijakan TKDN,” ujar Nangoi.
Dengan revisi aturan TKDN yang diusulkan, Gaikindo berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri, termasuk dalam hal teknologi baru seperti kendaraan listrik. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan TKDN perlu disesuaikan agar lebih fleksibel dan menarik bagi investor asing, khususnya di sektor otomotif masa depan.
Fleksibilitas Kebijakan TKDN untuk Dukung Investasi dan Teknologi Masa Depan
Salah satu alasan Presiden Prabowo ingin melakukan revisi terhadap kebijakan TKDN adalah untuk menarik lebih banyak investasi asing, khususnya di sektor kendaraan listrik dan teknologi otomotif masa depan. Beberapa aturan TKDN yang ada dinilai terlalu kaku dan menghambat inovasi serta masuknya teknologi baru yang dibutuhkan untuk memajukan industri otomotif. Dalam hal ini, fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan TKDN diharapkan bisa memberikan ruang bagi pengembangan produk-produk otomotif terbaru yang lebih ramah lingkungan dan berbasis teknologi canggih.
Kebijakan TKDN yang lebih fleksibel juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri otomotif dalam negeri, di antaranya dengan mendorong produksi kendaraan ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Nangoi menambahkan bahwa Gaikindo akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas industri otomotif nasional dan memberikan masukan terkait petunjuk pelaksanaan yang hingga kini belum dikeluarkan.
Batas Minimal TKDN dan Dampaknya pada Ekonomi Nasional
Saat ini, batas minimal TKDN untuk kendaraan yang diproduksi di Indonesia ditetapkan sebesar 25%, dengan syarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Kebijakan ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD. Batasan TKDN ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki komponen lokal yang cukup tinggi dan dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.
Kebijakan TKDN memberikan banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menghemat devisa negara, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Lebih dari itu, penggunaan produk dalam negeri juga berfungsi untuk membangun rasa kebanggaan terhadap produk buatan anak bangsa.
"Penerapan TKDN membawa banyak manfaat. Selain membantu mengurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menyerap lebih banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan meningkatkan daya saing produk lokal," jelas Yohannes Nangoi.
Harapan Gaikindo untuk Masa Depan Industri Otomotif Indonesia
Melalui revisi kebijakan TKDN, Gaikindo berharap agar industri otomotif Indonesia dapat terus berkembang dan berinovasi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk memperkuat daya saing di pasar global. Gaikindo berencana untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pengembangan sektor otomotif nasional yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi canggih.
Penting untuk menjaga keseimbangan antara pemberdayaan industri dalam negeri dan daya tarik bagi investor asing yang akan membawa teknologi baru. Dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada perkembangan industri, Gaikindo percaya bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri otomotif global, khususnya dalam hal kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan yang semakin berkembang pesat di seluruh dunia.
