JAKARTA – Pemerintah mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) untuk tidak hanya bergantung pada bantuan semata, tetapi juga mengikuti program pemberdayaan sosial agar bisa meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan. Upaya ini difokuskan terutama kepada KPM yang berada dalam usia produktif.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya transformasi kebijakan bansos dari sekadar bantuan tunai menjadi program yang berdampak jangka panjang. Salah satunya dengan mengarahkan KPM produktif untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan usaha yang dapat menopang kemandirian ekonomi.

“Misalnya, mereka yang usia produktif ingin bekerja, ya kita carikan,” kata Gus Ipul dalam keterangan di Solo, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga mengingatkan bahwa bantuan sosial harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kebutuhan dasar, bukan konsumsi berlebihan atau disalahgunakan.

“Jadi, ekonominya bisa meningkat, juga guyub, rukun, semangat kebersamaannya tinggi,” imbuhnya, menggambarkan dampak positif apabila bansos digunakan secara tepat.

Program Pemberdayaan untuk Kurangi Ketergantungan

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan. Skema pemberdayaan dinilai lebih efektif dibandingkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang bersifat konsumtif. Hal ini juga diamini oleh kalangan legislatif.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan dukungannya terhadap transformasi kebijakan bansos menjadi program pemberdayaan. Ia menyebut langkah ini sangat penting untuk membekali masyarakat miskin dengan keterampilan dan peluang usaha.

“Untuk penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan jauh lebih efektif,” ujar Fikri.

Menurutnya, bantuan dalam bentuk modal kerja, pelatihan, hingga pemberian alat usaha bisa membuka jalan keluar bagi keluarga miskin agar tidak terus menjadi penerima bantuan dari waktu ke waktu.

Data Akurat Jadi Kunci Keberhasilan

Namun, untuk memastikan program ini berjalan optimal, keakuratan data penerima menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, I Ketut Kariyasa.

“Harus tepat sasaran. Karena, ini untuk modal kerja, bukan konsumtif. Seperti memberi pancing,” katanya.

Ketut menilai bahwa selama ini banyak permasalahan dalam penyaluran bansos disebabkan oleh data penerima yang tidak akurat. Ia mengingatkan bahwa data kemiskinan seharusnya berasal dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan secara terintegrasi oleh seluruh kementerian dan lembaga.

“Jangan nanti setiap kementerian membuat data masing-masing. Data penerimanya harus jelas dan terukur,” tegasnya.

Ketut juga mengkritisi model bantuan BLT yang menurutnya hanya bersifat pasif dan kurang mendorong kemandirian.

“Selama dengan skema BLT, cenderung tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan, karena itu bersifat konsumtif. Tapi memang, BLT untuk orang yang sangat miskin, perlu sekali,” paparnya.

Sekolah Rakyat: Pemberdayaan Melalui Pendidikan

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan, pemerintah juga menggagas pembentukan Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan alternatif yang menyasar masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan akses pendidikan layak. Ketut menilai, peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah pilar penting dalam mengentaskan kemiskinan.

“Pendidikan adalah hal yang penting dan bisa mengentaskan kemiskinan untuk ke depannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika masyarakat miskin diberikan akses pendidikan yang memadai dan dibekali keterampilan kerja, maka mereka tidak hanya bisa bertahan hidup tetapi juga berkembang secara ekonomi. Pemerintah bahkan mendorong agar warga miskin bisa mengenyam pendidikan tinggi bila memungkinkan.

“Kalau SDM-nya ditingkatkan, kemudian diberikan pekerjaan, bisa mengentaskan kemiskinan. Yang dibutuhkan mereka adalah pekerjaan dan pendidikan. Kalau perlu, sampai menjadi sarjana,” tandasnya.

Pemberdayaan Harus Berbasis Komunitas

Langkah pemberdayaan juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga masyarakat. Komunitas lokal perlu dilibatkan sebagai pelaksana atau pendamping program agar setiap KPM yang memiliki potensi dapat dibina dan dimonitor perkembangan usahanya.

Dengan pendekatan ini, program pemberdayaan sosial diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin di Indonesia.