JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa entitas pengelola dana abadi nasional, Danantara, akan dikelola secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan maupun korupsi. Pernyataan itu disampaikannya dalam konteks penguatan tata kelola Danantara yang kini menjadi perhatian nasional seiring peran strategisnya dalam pengelolaan kekayaan negara jangka panjang.
Sri Mulyani menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat yang jelas untuk memastikan Danantara menjadi instrumen jangka panjang bagi kesejahteraan generasi mendatang. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan CEO Badan Pelaksana Danantara, Rosan Roeslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menjaga tata kelola lembaga ini.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo), Danantara harus dikelola secara prudent dan transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Danantara akan dirancang dengan sistem pengawasan yang kuat, termasuk sistem whistleblower, untuk menjamin akuntabilitas.
“Kita akan mendesain dengan tata kelola di mana whistleblower ada, oversight cukup kuat, penekanan untuk tidak ada konflik kepentingan, dan bebas korupsi,” tegas Sri Mulyani, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Danantara.
Fokus Reformasi Dividen dan Tata Kelola BUMN
Selain menyoroti transparansi Danantara, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa akan ada perubahan skema pengelolaan dividen BUMN ke depan. Ini bertujuan agar kontribusi BUMN terhadap negara tidak hanya diukur dari besarnya setoran, namun juga dari keberlanjutan bisnis dan dampaknya terhadap pembangunan nasional.
Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi dan pengelolaan aset negara melalui Danantara menjadi sangat penting, terutama karena institusi ini akan menghimpun dan mengelola dana besar dari sumber-sumber strategis negara.
Respons Said Didu: Jangan Ulang Kesalahan Satu Dekade Terakhir
Pernyataan Sri Mulyani pun langsung mendapat tanggapan dari Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang dikenal kritis terhadap kebijakan pengelolaan BUMN selama satu dekade terakhir. Melalui akun media sosial X (dulu Twitter), Said Didu menyambut baik hadirnya Danantara, namun sekaligus mengingatkan agar tidak mengulang kesalahan masa lalu.
“Semoga DANANTARA buat terang kegelapan BUMN selama 10 tahun terakhir,” tulis Said Didu.
Dalam cuitannya, Said Didu menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang selama ini dinilai merusak tata kelola perusahaan negara. Ia menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dihentikan agar Danantara dan BUMN benar-benar bisa menjadi alat kemakmuran bangsa.
Pertama, menurutnya, BUMN tidak boleh lagi dijadikan tempat “penampungan” bagi caleg gagal, relawan politik yang tidak terakomodasi, maupun buzzer politik.
“Caranya pertama tidak lagi jadikan BUMN sebagai tempat penampungan caleg gagal, relawan/timses nganggur, dan buzzer penjilat,” tegasnya.
Kedua, ia menyerukan penghentian penugasan proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi. Ketiga, Danantara dan BUMN harus bebas dari proyek atau kerja sama yang menjadi titipan tokoh-tokoh politik dan kelompok oligarki.
“Ketiga, menghentikan proyek/kerja sama titipan tokoh dan oligarki,” tutupnya.
Danantara, Harapan Baru atau Sekadar Rebranding?
Danantara merupakan lembaga pengelola dana abadi yang diluncurkan sebagai bagian dari reformasi fiskal jangka panjang. Lembaga ini diharapkan menjadi pilar pengelolaan dana hasil eksplorasi sumber daya alam, dividen BUMN, dan surplus anggaran untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Meski masih tergolong baru, Danantara sudah menuai perhatian luas, termasuk dari kalangan ekonom, politisi, dan masyarakat sipil. Banyak pihak melihatnya sebagai harapan baru untuk pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan berorientasi masa depan. Namun di sisi lain, kekhawatiran tetap mengemuka, terutama terkait integritas dan independensi lembaga tersebut dari pengaruh politik.
Ke depan, kesuksesan Danantara akan bergantung pada integritas tata kelola, komitmen antikorupsi, dan keberhasilan pemerintah dalam menjauhkan lembaga ini dari intervensi politik maupun kepentingan elite.
Dengan sorotan yang semakin tajam, pernyataan Sri Mulyani dan kritik konstruktif dari tokoh seperti Said Didu menjadi penting untuk memastikan Danantara benar-benar menjadi warisan berharga, bukan sekadar simbol.
