JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mengajukan usulan pengenaan cukai bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah strategis untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Usulan ini merupakan bagian dari upaya DEN untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak di Indonesia.
Penambahan cukai BBM diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan, sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih ke alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto, dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta. "Kami melihat pentingnya penerapan mekanisme fiskal yang berbasis lingkungan, seperti cukai BBM, sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Djoko Siswanto.

Selain itu, pengenaan cukai ini juga dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dari cukai ini adalah pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor. Dengan adanya cukai BBM, pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan dana lebih untuk memajukan proyek-proyek energi hijau yang saat ini masih terbatas.
Fakta bahwa sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia menjadi alasan kuat di balik usulan ini. Dengan mengimplementasikan cukai BBM, diharapkan terjadi perubahan perilaku penggunaan transportasi, di mana masyarakat mulai beralih ke transportasi publik atau kendaraan berbasis energi listrik yang lebih ramah lingkungan.
Namun demikian, usulan ini tidak serta-merta diterima tanpa adanya diskusi dan kajian mendalam. Beberapa kelompok menyuarakan kekhawatiran terkait dampak ekonomi yang mungkin timbul, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah. "Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan penerapan subsidi silang atau kompensasi bagi masyarakat terdampak," tambah Djoko.

Pengenaan cukai BBM juga telah diterapkan di beberapa negara lain dengan hasil yang beragam. Indonesia dapat merujuk pada negara-negara yang sukses mengimplementasikan kebijakan serupa untuk mengevaluasi dan mengadaptasi langkah yang paling cocok. Contohnya adalah negara-negara di Eropa yang telah berhasil menurunkan emisi karbon secara signifikan berkat mekanisme cukai bahan bakar.
Akan tetapi, kebijakan ini memerlukan dukungan dan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, DPR, pelaku industri, hingga masyarakat perlu dilibatkan dalam dialog konstruktif untuk memastikan keberhasilan pengenaan cukai BBM ini. Konsensus dari semua pihak akan memberikan landasan kuat terhadap implementasi kebijakan dan meminimalisir hambatan yang mungkin muncul.
Djoko Siswanto menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam pengenaan cukai BBM ini. "Kerja sama dengan DPR sangat krusial agar kebijakan ini dapat masuk dalam regulasi resmi dan dijalankan secara efektif," ungkapnya. Kolaborasi antara pemerintah dan legislatif diharapkan dapat mempercepat pengesahan kebijakan ini.
Selain kontribusi terhadap pendapatan negara dan lingkungan, usulan cukai BBM juga memiliki implikasi positif bagi inovasi dan teknologi. Salah satunya adalah memacu industri otomotif untuk beralih ke produksi kendaraan listrik atau hybrid yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk otomotif Indonesia di pasar global yang kian kompetitif dalam hal teknologi hijau.

Pengamat energi, Bambang Setiawan, juga menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kebijakan cukai BBM bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri energi terbarukan di tanah air. "Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan angin. Kebijakan ini diharapkan menjadi pemicu bagi pengembangan teknologi dan investasi di sektor energi terbarukan," ujarnya dalam acara yang sama.
Secara keseluruhan, usulan DEN ini menggambarkan perubahan paradigma dalam kebijakan energi nasional yang lebih berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dukungan masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam implementasi cukai BBM ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai dampak positif yang diharapkan, pengenaan cukai BBM ini bisa menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru yang dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, seperti ditekankan oleh para ahli, segala kebijakan tentu harus diiringi dengan kajian mendalam dan pelibatan semua pihak terkait guna mencapai hasil yang maksimal dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.