jakarta - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memaksimalkan potensi hutan serta sumber daya alam yang dipunyai demi menyokong agenda iklim nasional sekaligus merealisasikan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya Viktor Solossa di Sorong, Selasa, menuturkan bahwa Papua Barat Daya mempunyai kedudukan strategis dalam menyokong gerakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Menurut dia, Papua Barat Daya bersama kawasan Papua secara umum masih mempunyai kawasan tutupan hutan yang membentang luas, keanekaragaman hayati yang melimpah, serta bermacam jasa lingkungan yang berandil besar dalam merawat keseimbangan iklim sekaligus menopang nadi kehidupan masyarakat.

"Papua Barat Daya dan regional Papua memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia. Hutan dan sumber daya alam yang kami miliki harus terus dijaga sebagai aset pembangunan jangka panjang," ujarnya.

Ia memaparkan, di tengah menanjaknya tantangan perubahan iklim dunia, Indonesia terus memperkokoh ikhtiarnya dalam tata kelola hutan berkelanjutan, menaikkan integritas aksi iklim, serta memaksimalkan celah pendanaan iklim lewat bermacam regulasi nasional.

Dia mengutarakan, salah satu tindakan esensial yang sudah digulirkan ialah pengiriman TREES Concept Note Indonesia kepada Sekretariat ART pada pengujung 2025 selaku bagian dari perancangan program REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia.

Langkah tersebut membawa pendekatan multi-provinsi yang merangkul Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara dalam gerakan memperkuat tata kelola hutan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pendayagunaan sumber daya alam secara lestari.

"Berkaitan dengan itu kami menggelar lokakarya sebagai momentum penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES, sekaligus berbagi pengalaman serta pembelajaran antardaerah guna mendukung kesiapan implementasi program di tingkat subnasional," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan rendah karbon mestilah sanggup merawat titik keseimbangan antara ekspansi ekonomi, proteksi lingkungan, dan penguatan kesejahteraan warga, terutama masyarakat adat serta komunitas lokal yang selama ini ikut andil dalam merawat kelestarian hutan.

Ia mengharapkan agenda itu dapat memperkokoh sinergi lintas sektor dan lintas daerah, memperkaya wawasan seputar aspek regulasi, teknis, serta kelembagaan dalam eksekusi REDD+ berbasis yurisdiksi, sekaligus menelurkan rekomendasi yang konstruktif bagi perancangan program ke depan.

Dia pun menghaturkan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, para pemateri, serta mitra pembangunan semisal Konservasi Indonesia, GIZ Forclime, Penabulu Foundation, dan Samdhana Institute yang sudah menyokong penguatan pembangunan rendah karbon serta perancangan REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia.