JAKARTA - Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal kembali menjadi fokus besar pemerintah, terutama setelah berbagai stimulus sektor properti diluncurkan untuk mempercepat penyediaan hunian.
Para pengembang menilai kebijakan ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar masyarakat dapat lebih mudah memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Di tengah tantangan backlog perumahan yang terus membesar, program pembangunan dan renovasi rumah berskala nasional menjadi peluang percepatan. Pemerintah dan pelaku industri properti melihat momentum ini sebagai pintu untuk memperkuat ekosistem perumahan yang inklusif.
Transformasi Sektor Perumahan Lewat Program 3 Juta Rumah
Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi pilar besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dipandang sebagai langkah nyata menuju kemerdekaan dari ketimpangan sosial ekonomi.
Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi bagian penting untuk memastikan percepatan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Institusi baru ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola sekaligus mengefisiensikan pelaksanaan program perumahan nasional.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, mengatakan pihaknya telah merancang arah kebijakan nasional perumahan serta strategi untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, pemerintah memberikan kemudahan besar bagi pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.
Ia menegaskan bahwa percepatan penyediaan hunian tidak hanya mengandalkan pemerintah. Peran pengembang, perusahaan swasta, maupun organisasi melalui program CSR juga menjadi kunci keberhasilan.
“Tahun ini kami juga sudah menerbitkan program KUR Perumahan dengan anggaran sebesar Rp130 triliun, dan ini baru pertama kali dalam sejarah industri perumahan di Indonesia,” ujar Heri.
Ia menambahkan bahwa dukungan para stakeholder sangat penting. “Dengan semangat gotong royong marilah kita bersama membangun rumah untuk rakyat,” ucapnya, Sabtu.
Peran Pengembang dalam Menekan Backlog Perumahan
Upaya pemerintah tersebut turut mendapat sambutan positif dari para pengembang. Salah satunya datang dari CEO Zafland, Zaenab Fitriyah Qooniitah, yang menegaskan bahwa pihaknya terus berkontribusi dalam mengurangi backlog perumahan.
Zaenab menyoroti bahwa backlog telah mencapai 15 juta unit, sehingga kebutuhan hunian yang affordable dan dinamis semakin mendesak. Menurutnya, kondisi ini menuntut inovasi pengembang untuk menghadirkan rumah yang tetap terjangkau di tengah harga properti yang kian meningkat.
Karena itu, Zafland berusaha memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengembangan Naputa Residence, proyek yang dirancang dengan konsep modern, dinamis, dan fungsional agar tetap relevan bagi masyarakat urban.
Di tengah situasi harga rumah yang melambung, ia menilai konsep hunian terjangkau namun tetap berkualitas menjadi solusi yang diperlukan masyarakat, terutama kalangan muda.
Stimulus PPN DTP Bantu Anak Muda Miliki Hunian
Zaenab juga menilai bahwa kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menjadi angin segar bagi mereka yang ingin membeli rumah pertama. Dengan batas harga maksimal Rp5 miliar dan pembebasan PPN hingga Rp2 miliar, program ini diyakini sangat membantu generasi muda.
“Zafland sebagai pengembang sektor properti tentu saja ingin ikut berkontribusi dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo yaitu Program 3 Juta Rumah, khususnya rumah untuk anak muda. Apalagi sekarang pemerintah memiliki stimulus dan kebijakan yang sangat berpihak pada masyarakat yang ingin memiliki hunian,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya berusaha menghadirkan diferensiasi di setiap proyek agar sesuai kebutuhan konsumen muda. Gaya hidup yang dinamis membuat generasi ini membutuhkan hunian yang fleksibel baik dari sisi desain maupun fungsionalitas.
Menurutnya, salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan empat layout desain interior pada Naputa Residence yang bisa dipilih tanpa biaya tambahan. Fitur ini menjadi nilai tambah bagi anak muda yang ingin hunian sesuai kepribadian dan gaya hidup mereka.
Kolaborasi Menjadi Kunci Akselerasi Hunian Nasional
Penerapan berbagai stimulus dan kebijakan baru menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mempercepat penyediaan hunian. Namun, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat.
Melalui KUR Perumahan, fasilitas PPN DTP, dan kehadiran lembaga baru seperti Kementerian PKP, ekosistem perumahan kini memiliki landasan yang lebih kokoh. Dorongan dari pelaku industri seperti Zafland menjadi pelengkap penting untuk mencapai target besar Program 3 Juta Rumah.
Dengan berbagai kemudahan yang tersedia, optimisme tumbuh bahwa penyediaan hunian berkualitas dan terjangkau dapat berjalan lebih cepat. Pada akhirnya, tujuan memberikan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dekat untuk diwujudkan.
