JAKARTA - Upaya pemerintah memulihkan infrastruktur dasar di wilayah bencana kembali ditekankan Presiden Prabowo Subianto. 

Ia meminta penyambungan listrik dan akses jalan di wilayah terdampak banjir bandang serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diselesaikan secepat mungkin, dengan tenggat paling lambat 7 Desember malam.

Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, para pejabat tinggi negara, serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Pemulihan Infrastruktur Jadi Sorotan Utama

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada ketersediaan listrik di titik-titik yang hingga kini masih padam. Menurutnya, keberadaan aliran listrik sangat krusial untuk mendukung mobilitas warga dan mempercepat distribusi bantuan.

Di Sumatera Barat, sebagian besar jaringan listrik telah kembali menyala. Namun, di Sumatera Utara masih terdapat sejumlah lokasi seperti Langkat dan Tapanuli yang belum pulih sepenuhnya. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Aceh yang masih gelap pascabencana.

“Presiden pun memerintahkan paling lambat besok malam, listrik harus sudah menyala seluruhnya,” kata Teddy sebagaimana dikutip Antara, Sabtu malam.

Instruksi Tegas Soal Jalan Darat dan Logistik

Selain listrik, Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh akses jalan darat menuju wilayah terdampak segera dipulihkan. Menurutnya, konektivitas jalur darat menjadi syarat mutlak untuk memastikan distribusi bantuan berjalan tanpa hambatan.

“Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh akses jalan darat di wilayah terdampak bencana harus segera dipulihkan, jembatan sementara bisa segera jadi, dan listrik harus segera menyala seluruhnya. Selain itu, pasokan BBM harus tersedia cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi, jangan sampai kurang,” ujar Teddy.

Ketersediaan BBM serta kebutuhan dasar lainnya menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak ingin warga korban bencana mengalami kekurangan pasokan penting akibat terhambatnya jalur transportasi.

Fokus Pemulihan Jalur Strategis di Aceh

Instruksi Presiden secara khusus menekankan percepatan pemulihan jalur darat di beberapa daerah yang hingga kini masih terputus. Dua wilayah yang menjadi prioritas adalah Kota Takengon di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

“Jalur ini harus segera tersambung,” tegas Prabowo melalui penyampaian Seskab Teddy.

Pemulihan jalur tersebut diharapkan mampu membuka kembali akses ke daerah yang selama beberapa hari terakhir terisolasi akibat longsor dan banjir bandang. Mobilisasi alat berat, pembangunan jembatan darurat, serta penanganan medan sulit menjadi langkah yang sedang dikebut di lapangan.

Presiden Akan Tinjau Langsung Wilayah Terdampak

Selain memberikan instruksi strategis, Presiden Prabowo memastikan dirinya tetap memantau perkembangan di lapangan secara berkala. Ia juga berencana meninjau kembali wilayah-wilayah terdampak dalam waktu dekat.

Kehadiran langsung Presiden sebelumnya telah dilakukan untuk melihat lokasi yang paling parah dilanda bencana. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir hingga seluruh proses pemulihan selesai.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf tiga matra TNI: Jenderal Maruli Simanjuntak, Laksamana Muhammad Ali, dan Marsekal M. Tonny Harjono.

Langkah Pemerintah Diharapkan Percepat Normalisasi

Dengan instruksi pemulihan listrik, akses jalan, BBM, hingga logistik, pemerintah menargetkan kondisi dasar masyarakat di wilayah terdampak segera kembali normal. Kehadiran infrastruktur listrik dan transportasi yang pulih diyakini akan mempercepat proses bantuan dan aktivitas warga.

Upaya berlapis dari pemerintah pusat ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat TNI dan Polri yang dikerahkan dalam operasi kemanusiaan.