JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memantapkan arah kebijakan menghadapi 2026 melalui transformasi ekonomi, digitalisasi, dan bauran kebijakan strategis. 

Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, yang digelar di Kantor Pusat BI, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025.

Acara dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih. PTBI menjadi ajang menajamkan strategi menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik.

Bauran Kebijakan dan Transformasi Ekonomi

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan lima fokus utama transformasi ekonomi: penguatan stabilitas dan permintaan domestik, hilirisasi dan ekonomi kerakyatan, perluasan pembiayaan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta kerja sama investasi internasional.

“Stabilitas sangat penting bagi negara manapun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan,” ujar Perry. BI juga menyiapkan strategi antisipatif menghadapi perlambatan ekonomi global dan arah kebijakan tarif AS, guna menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan ekspektasi pasar tetap terkendali.

Sepanjang 2025, BI berhasil menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin untuk memperkuat konsumsi masyarakat dan investasi, sambil melakukan intervensi terukur agar rupiah tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global.

Digitalisasi sebagai Pilar Inklusi Keuangan

BI memperluas digitalisasi melalui pengembangan Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Integrasi pembayaran digital juga diperluas lewat QRIS dan BI-FAST, dengan QRIS saat ini telah digunakan oleh 58 juta pengguna dan lebih dari 40 juta merchant.

QRIS lintas negara sudah beroperasi di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. Negara lain seperti Tiongkok dan Arab Saudi masih dalam tahap penjajakan. 

Perry menegaskan bahwa digitalisasi mendorong inklu­si keuangan, memberikan akses layanan finansial lebih luas bagi masyarakat, serta meningkatkan daya saing ekonomi digital nasional.

Selain itu, BI memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan produktif, termasuk akses pembiayaan UMKM dan korporasi yang mendukung hilirisasi industri serta menciptakan nilai tambah ekonomi lebih tinggi.

Stabilisasi Ekonomi Daerah dan TPID Award

Dalam lingkup daerah, BI memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga melalui pengamanan pasokan pangan dan koordinasi pengendalian inflasi. PTBI 2025 sekaligus menjadi ajang pemberian TPID Award 2025, sebagai apresiasi terhadap daerah berprestasi.

Kategori provinsi terbaik diberikan kepada Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Kota terbaik diraih Palembang, Tasikmalaya, Banjarmasin, Palu, dan Mataram, sedangkan kabupaten berprestasi meliputi Tanah Datar, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Minahasa, dan Lombok Timur.

Di ranah digitalisasi keuangan daerah, BI juga mengumumkan pemenang Championship TP2DD 2025. Provinsi terbaik adalah Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan kota terbaik dimenangkan oleh Payakumbuh, Tangerang Selatan, Balikpapan, Makassar, dan Kupang. Kabupaten terbaik diraih Deli Serdang, Ciamis, Tanah Laut, Sidenreng Rappang, dan Lombok Timur.

Dukungan Pemerintah dan Optimisme Ekonomi 2026

Presiden Prabowo Subianto menyatakan apresiasi terhadap arah kebijakan BI yang mencerminkan optimisme terhadap fundamental ekonomi nasional. “Kondisi ekonomi Indonesia menjanjikan dan cukup menenangkan di tengah tantangan global,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan percepatan implementasi kebijakan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter yang solid akan menjadi kunci stabilitas ekonomi 2026.

Inflasi sepanjang 2025 masih terjaga di kisaran 2,5±1%, dengan realisasi Oktober 2025 sebesar 2,86% yoy. Hingga semester I 2025, 501 pemerintah daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem digital pembayaran yang memadai. Sinergi kebijakan dan digitalisasi ini diyakini memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi tantangan global.

Gubernur BI menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan menjadi dasar bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.