JAKARTA - Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada pendidikan formal di sekolah.
Pemerintah kini menempatkan digitalisasi sebagai poros utama penguatan kompetensi anak bangsa. Akses internet yang stabil, aman, dan merata di seluruh wilayah dipandang sebagai fondasi agar pembelajaran modern dapat berjalan efektif mulai dari usia dini.
Langkah ini kembali ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yang menyoroti pentingnya percepatan konektivitas rumah tangga sekaligus penyediaan konten pendidikan digital. Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan setara dalam mengembangkan kemampuan digital.
Arah Kebijakan: Konektivitas sebagai Pondasi SDM
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Menteri Meutya menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memperluas jaringan dan konten digital pendidikan. Menurutnya, strategi ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan digitalisasi pendidikan sebagai basis peningkatan kualitas generasi muda.
“Dengan semangat arahan Bapak Presiden, Kemkomdigi menjadikan konektivitas dan konten digital pendidikan sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan SDM sejak usia anak,” ucap Meutya dalam keterangan pers.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rocket Week 2025 oleh MyRepublic pada Jumat (21/11). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti bahwa keberhasilan transformasi pembelajaran digital sangat bergantung pada ketersediaan internet yang aman, stabil, dan terjangkau.
Kebijakan ini juga sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang menuntut terciptanya ruang digital ramah anak di seluruh platform dan perangkat.
Target Infrastruktur: FTTH dan FWA untuk Rumah Tangga
Dalam paparannya, Menteri Meutya menjelaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pembangunan jaringan tetap melalui fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA). Dua jenis layanan ini dipilih karena dianggap stabil serta mendukung kebutuhan pendidikan digital dan aktivitas produktif lainnya.
“Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Ini menjadi penting karena memang untuk pendidikan dan UMKM kita memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” jelasnya.
Pemerintah juga mengarahkan perluasan infrastruktur ini ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga, serta 2,8 juta rumah tangga low-income dengan pengeluaran telekomunikasi antara 17 ribu hingga 180 ribu rupiah per bulan.
Kelompok ini dikenal memiliki kebutuhan tinggi terhadap internet, namun daya beli yang terbatas.
Meutya menilai bahwa segmen masyarakat tersebut perlu mendapatkan prioritas agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru. Setiap rumah tangga diharapkan dapat menikmati akses internet layak tanpa terbebani biaya yang terlalu tinggi.
Dorongan Tarif Terjangkau dan Dukungan Industri
Untuk mengatasi kesenjangan akses internet, Meutya mendorong penyedia layanan internet agar menghadirkan paket lebih terjangkau. Ia berharap pendekatan ini mampu menciptakan skala pasar yang besar sehingga tetap menguntungkan industri.
“Jadi kalau kita murahkan, dapat skala yang besar, mudah-mudahan tidak hanya baik untuk masyarakat, tapi buat industri juga ini masuk akal,” kata Meutya.
Ia menjelaskan bahwa keterjangkauan harga akan membuat lebih banyak rumah tangga terhubung ke jaringan internet tetap. Selain itu, model tarif yang lebih ramah masyarakat berpotensi membuka akses pembelajaran digital lebih luas, terutama bagi keluarga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Selain mendorong harga internet yang lebih mudah dijangkau, Meutya juga mengapresiasi berbagai inisiatif industri yang mendukung percepatan literasi digital anak. Salah satunya adalah program CSR Roketin Generasi Tunas Digital, yang dinilai ikut membantu pelaksanaan PP TUNAS di tingkat keluarga maupun sekolah.
Program semacam ini, menurutnya, sangat penting karena transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan perangkat dan jaringan, tetapi juga kompetensi pengguna—khususnya anak-anak yang kini semakin akrab dengan dunia digital.
Menuju Ruang Digital Aman dan Inklusif
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pendidikan tidak boleh mengabaikan aspek keamanan anak. Dengan PP TUNAS sebagai payung hukum, Indonesia berkomitmen menciptakan ruang digital yang melindungi anak dari konten berbahaya serta risiko penyalahgunaan data.
Transformasi digital di ranah pendidikan juga menuntut pendampingan orang tua dan sekolah. Konektivitas yang memadai membuat proses belajar lebih mudah—namun literasi digital tetap menjadi bekal utama agar anak dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak.
Langkah percepatan digitalisasi pendidikan ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan SDM masa depan. Dengan akses internet yang merata, stabil, dan aman, generasi muda Indonesia dapat tumbuh sebagai talenta digital yang kompeten, berdaya saing, dan produktif.
