JAKARTA - Kepolisian RI menanggapi fenomena menarik: masyarakat kini kerap memilih melapor ke pemadam kebakaran (Damkar) karena kecepatannya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai tren ini sebagai sinyal layanan publik yang harus segera ditingkatkan agar kehadiran polisi terasa nyata di mata warga.
Respons Polri fokus pada perbaikan layanan hotline 110, penyebaran kanal pelaporan digital, dan langkah-langkah administratif agar laporan publik direspons cepat. Upaya ini dimaksudkan memperbaiki citra dan efektivitas kepolisian dalam merespons kebutuhan keselamatan warga.
Langkah-langkah itu disampaikan langsung Kapolri di Bogor pada Senin, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan ekspektasi publik dengan kapasitas respons aparat di lapangan. Perbaikan layanan menjadi prioritas agar masyarakat tak lagi ragu mendekatkan berbagai persoalan ke polisi.
Perbaikan Hotline 110: Janji Respon Lebih Cepat
Kapolri menegaskan akan memaksimalkan layanan hotline 110 untuk merespons aduan masyarakat. Pernyataan Sigit ini sekaligus menanggapi soal fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan Polisi.
“Oleh karena itu, Sigit mengatakan Polri harus bisa memiliki pelayanan optimal untuk merespons aduan masyarakat melalui hotline itu. 'Kami lakukan perbaikan sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa harapan kita dengan memencet 110 maka respon segera bisa diperoleh kehadiran polisi,'” ujar Sigit di Bogor.
Fokus pada hotline ini meliputi peningkatan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan operator, dan prosedur eskalasi cepat sehingga laporan yang masuk dapat diteruskan ke unit terdekat tanpa birokrasi berbelit. Tujuannya agar waktu respons mendekati standar cepat tanggap yang diharapkan publik.
Optimasi 110 juga diharapkan mengurangi kebingungan publik mengenai kanal pelaporan. Dengan layanan yang handal, kepercayaan masyarakat untuk melapor ke kepolisian dapat pulih dan terjaga berkelanjutan.
Inovasi Pelaporan: Barcode di Fasilitas Publik
Sebagai bagian dari modernisasi, Polri akan menyebarkan barcode di sejumlah fasilitas publik untuk mempermudah masyarakat melaporkan anggota yang melakukan pelanggaran. Barcode ini terhubung langsung ke bidang atau divisi profesi dan pengamanan (Propam).
“Setelah itu, Propam Polri bakal menindak anggota yang melanggar,” jelas Sigit. Sistem ini dirancang agar pelanggaran internal dapat diadukan dengan cepat dan ditindaklanjuti oleh unit yang berwenang.
Upaya ini juga menunjukkan komitmen kepolisian terhadap akuntabilitas internal. Dengan kemudahan pengaduan, diharapkan potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan dan publik merasa lebih aman saat berinteraksi dengan aparat.
Pemasangan barcode di halte, ruang hotel, lift, dan titik publik lain diharapkan membuat pelaporan menjadi sederhana: satu pindai, laporan terkirim, dan proses verifikasi segera berjalan.
Mengakui Kelemahan, Berbenah Secara Terukur
Pengakuan kelemahan menjadi titik awal perbaikan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengakui minimnya respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan Damkar.
Berdasarkan data yang ada, respons cepat aduan masyarakat di Polri rata-rata masih di atas 10 menit. Sebaliknya, Damkar justru lebih cepat merespons aduan masyarakat dibandingkan dengan Polri.
“'Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat,'” kata Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa.
Pengakuan ini menjadi dasar bagi program perbaikan yang lebih sistematis, termasuk evaluasi SOP, penempatan patroli berbasis kebutuhan, dan integrasi data antar-institusi agar koordinasi lapangan bisa berlangsung mulus.
Target: Hadir Lebih Dekat dan Cepat untuk Warga
Tujuan akhir dari semua inisiatif ini jelas: memastikan masyarakat mendapatkan respon cepat, akurat, dan profesional ketika butuh bantuan. Kapolri ingin masyarakat tidak lagi ragu memencet 110 karena yakin polisi hadir dan bertindak.
Perbaikan layanan juga dimaknai sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik yang krusial untuk efektivitas penegakan hukum. Langkah-langkah yang diambil menunjukkan upaya adaptasi Polri terhadap ekspektasi layanan publik modern.
Jika strategi ini berjalan konsisten—dengan dukungan SDM, teknologi, serta akuntabilitas internal—kemungkinan besar pola pelaporan masyarakat akan kembali ke Polri, dan hubungan antara aparat serta warga semakin harmonis.
