JAKARTA — Komisi IX DPR RI bersama BPJS Kesehatan dan tenaga perawat di tingkat layanan primer bertemu dalam sebuah forum sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pati, Jawa Tengah, Jumat. Kegiatan yang dipimpin oleh anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto ini menjadi panggung penting bagi suara-suara perawat dari garis terdepan dalam sistem kesehatan nasional.
Edy Wuryanto, yang juga berlatar belakang sebagai perawat, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam mengawasi implementasi program strategis negara, termasuk JKN.
“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dedikasi para tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan, yang berada di garis depan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Edy di hadapan para peserta forum.
Suara dari Lapangan Menggema: Tenaga Kesehatan Minta Didengar
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, serta para perawat dari berbagai puskesmas di wilayah tersebut. Namun sorotan utama tidak hanya tertuju pada paparan data dan kebijakan, melainkan justru pada curahan hati para tenaga kesehatan.
Ade Kumalsari (49), perawat senior yang telah lebih dari satu dekade bertugas di puskesmas, menyampaikan kegelisahannya atas kebijakan kesehatan yang seringkali tidak berpijak pada realitas lapangan.
"Kami sering berhadapan langsung dengan keresahan masyarakat, tetapi terkadang tidak mendapat ruang untuk menyuarakan persoalan dari lapangan. Di desa, kami ini ujung tombak pelayanan. Tapi kadang suara kami tidak sampai ke atas," katanya dengan tegas.
Ia menambahkan pentingnya dialog rutin antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kalau boleh berharap, kami ingin ada ruang dialog rutin agar kebijakan tidak hanya turun dari atas, tapi juga mendengar dari bawah," tambahnya.
Kebijakan Tak Boleh Abaikan Suara Perawat
Senada dengan Ade, Siti Umiyati (44), perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menyoroti minimnya pelibatan perawat dalam pengambilan kebijakan kesehatan.
"Kami yang berada di garis depan, namun kadang suara kami tidak didengar oleh pengambil kebijakan," ujar Siti penuh harap.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara tenaga medis dan pemerintah agar mutu layanan kesehatan meningkat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara nyata.
"Tenaga kesehatan membutuhkan wadah untuk berbicara langsung dengan pengambil kebijakan, agar kami bisa menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di lapangan," katanya lagi.
Komitmen Komisi IX dan Inovasi dari BPJS Kesehatan
Menanggapi aspirasi yang disampaikan para perawat, Edy Wuryanto menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI terus berupaya memperbaiki sistem, baik dari segi regulasi maupun dukungan fasilitas dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
“Kami di Komisi IX terus berupaya untuk memperbaiki sistem ini, memastikan tenaga kesehatan mendapat dukungan yang layak dan akses ke pelatihan serta fasilitas yang memadai,” kata Edy.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi administrasi program JKN, melainkan juga menjadi forum untuk menjaring aspirasi lapangan.
"Sebagai anggota Komisi IX, kami bertugas tidak hanya untuk mengesahkan regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang kesehatan, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
BPJS Kesehatan Perkuat Digitalisasi dan Kemitraan
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, menjelaskan berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk mempermudah akses peserta dan mendukung kerja tenaga medis di lapangan.
“Kami memahami bahwa kualitas layanan menjadi tuntutan utama masyarakat saat ini. Oleh karena itu, kami telah mengembangkan sistem antrean online, aplikasi Mobile JKN, Frista, serta mempermudah proses administrasi rujukan dan klaim,” terang Wahyu.
Ia juga menyoroti tantangan di wilayah seperti Randublatung, di mana keterbatasan fasilitas spesialis memerlukan koordinasi yang lebih erat antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan.
“Kami mendorong kerja sama yang lebih erat antara faskes tingkat pertama dan rumah sakit. Tidak hanya dalam hal rujukan, tapi juga edukasi pasien dan manajemen kasus kronis,” tambahnya.
Tak lupa, Wahyu juga memberikan apresiasi kepada perawat dan bidan yang tergabung dalam PPNI.
“Tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan adalah mitra strategis kami dalam memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Hubungan kerja sama yang baik sangat kami harapkan,” ujar Wahyu.
Sinergi Nyata untuk Mutu Layanan Kesehatan yang Lebih Baik
Pertemuan ini menjadi cerminan bahwa peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah tidak bisa hanya dibangun dari pusat, tetapi harus melibatkan semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program, hingga pelaku lapangan.
Sosialisasi seperti ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi, membangun kepercayaan, serta mendorong reformasi kebijakan berbasis realitas di lapangan.
Mutu layanan kesehatan bukan sekadar indikator angka dalam laporan, melainkan realitas hidup bagi jutaan peserta JKN di seluruh Indonesia yang bergantung pada keberadaan dan dedikasi tenaga kesehatan di garis terdepan.
