JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak melalui Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) sektor perumahan dan kawasan permukiman yang digelar baru-baru ini dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi nasional dan daerah.
Rakortek yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan pejabat eselon I dari berbagai kementerian terkait ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, Wakil Bupati Sri Setyorini, didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, Pitoyo.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh kepala daerah diajak memperkuat sinergi demi mencapai target penyediaan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang masih minim akses terhadap fasilitas perumahan yang memadai.
“Kehadiran kami di sini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan. Kami berkomitmen untuk mempercepat penyediaan hunian layak di daerah, khususnya di perdesaan yang masih membutuhkan,” ujar Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora akan terus menjalin koordinasi aktif dengan kementerian terkait untuk memastikan setiap kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi program ini benar-benar bisa menyasar masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kondisi wilayah kami,” imbuhnya.
Rakortek ini merupakan bagian penting dari Program Tiga Juta Rumah, sebuah inisiatif besar yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat sektor perumahan nasional, yang sekaligus menjadi solusi strategis dalam mengurangi backlog perumahan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Fahri Hamzah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta, yang telah mendukung penuh program ini.
“Dalam menyelesaikan masalah perumahan, kita perlu mengidentifikasi skala persoalan, mencari solusi tepat, dan memastikan semua pihak menjalankan tugas dengan baik,” tegas Fahri Hamzah.
Ia juga menyoroti peran dunia usaha yang telah menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program Tiga Juta Rumah menekankan pentingnya penyediaan hunian layak di kawasan perdesaan, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menjadikan isu perumahan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Dalam konteks ini, Kabupaten Blora dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pelaksanaan program perumahan yang menyasar masyarakat desa, mengingat karakteristik wilayahnya yang didominasi kawasan rural dengan kebutuhan hunian layak yang masih tinggi.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Blora terhadap program nasional ini sejalan dengan visi pembangunan inklusif yang mengedepankan kesejahteraan dan hak dasar masyarakat, termasuk hak atas tempat tinggal yang aman dan layak huni.
Dengan komitmen dan sinergi lintas sektor, diharapkan percepatan penyediaan hunian di Kabupaten Blora dan daerah lainnya akan semakin efektif, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, serta menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
