JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menetapkan pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan bangunan sekolah sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang tahun 2025-2029. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam keterangan resmi di Karawang.
"Ada sejumlah skala prioritas pembangunan yang kini sudah mulai dilakukan hingga beberapa tahun ke depan, di antaranya pembangunan infrastruktur dan perbaikan bangunan sekolah," kata Bupati Aep.
Fokus pada Konektivitas Antarwilayah
Dalam bidang infrastruktur, Pemkab Karawang mengutamakan peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek yang sedang berjalan ialah pembangunan dan pelebaran jalan penghubung dari Tempuran ke Telagasari serta dari Pedes ke Rengasdengklok.
"Alhamdulillah, sekarang ini jalan koneksi antarkecamatan, dari Tempuran sampai Telagasari, termasuk pelebaran jalan dari Pedes ke Rengasdengklok itu menjadi prioritas utama. Ini demi menunjang konektivitas antarwilayah," ujar Aep.
Peningkatan jalan ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendukung pengembangan kawasan ekonomi baru di Karawang.
Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Menjadi Fokus
Selain infrastruktur jalan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di sejumlah kecamatan, seperti Jayakerta dan Cilebar.
Pembangunan ini dilakukan menyusul banyaknya laporan mengenai kondisi bangunan sekolah yang rusak parah di daerah tersebut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Karawang. Pemerintah ingin memastikan fasilitas pendidikan yang layak dan aman bagi seluruh siswa.
"Anak-anak kita harus mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan sekolah menjadi bagian penting dari rencana pembangunan lima tahun ke depan," tegas Aep.
Penguatan Layanan Publik dan Kesehatan
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Bupati Aep juga menargetkan penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Cikampek pada tahun ini. Kehadiran MPP diharapkan dapat memudahkan masyarakat Jatisari, Cikampek, dan Banyusari untuk mengakses berbagai layanan administrasi pemerintahan tanpa harus ke pusat kota Karawang.
Keberadaan MPP menjadi penting mengingat jarak tempuh yang jauh sering menjadi kendala masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi.
Tidak hanya itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam RPJMD Karawang 2025-2029. Aep menargetkan seluruh puskesmas yang berjumlah 50 unit di wilayah Karawang dapat dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Saat ini, lebih dari 30 puskesmas sudah memiliki layanan tersebut.
"Peningkatan fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas, menjadi penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar yang lebih cepat dan merata kepada masyarakat," kata Aep.
Instruksi Kinerja Maksimal kepada OPD
Untuk merealisasikan seluruh program prioritas tersebut, Bupati Aep meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bekerja lebih maksimal dan terkoordinasi.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan program pembangunan tidak boleh hanya sebatas perencanaan, tetapi harus diiringi dengan implementasi nyata di lapangan, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
"Saya meminta semua OPD bisa bekerja secara optimal untuk melaksanakan program-program prioritas ini, demi mewujudkan Karawang yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.
Komitmen Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Dengan penetapan prioritas pembangunan ini, Pemkab Karawang menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Melalui fokus pada infrastruktur jalan, pendidikan, pelayanan publik, dan kesehatan, diharapkan Karawang mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.