JAKARTA – Ketua Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika, Herman Gafur, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera menertibkan penyalahgunaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang saat ini masih banyak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Menurut Herman, hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian daerah serta memastikan bahwa fasilitas yang telah disediakan negara digunakan sesuai dengan tujuannya.

“Saya melihat masih banyak aset daerah, khususnya kendaraan dinas, yang dikuasai oleh pihak ketiga atau individu-individu yang tidak berhak. Kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk menunjang operasional tugas kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Herman.

Penyalahgunaan aset daerah, termasuk mobil dinas, sudah menjadi masalah yang cukup serius di berbagai daerah. Dalam hal ini, Herman Gafur menekankan pentingnya tindakan tegas dari Pemkab Mimika untuk menanggulangi hal tersebut. Kendaraan dinas yang dimaksud, kata Herman, seharusnya digunakan semata-mata untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.

Penegakan Sanksi Tegas untuk Penyalahgunaan Aset

Lebih lanjut, Herman Gafur menegaskan bahwa apabila ada oknum pegawai atau pihak lain yang menyalahgunakan kendaraan dinas, maka pihak tersebut harus diberikan sanksi yang tegas. Ia menambahkan bahwa pembiaran terhadap hal ini hanya akan menciptakan budaya buruk dalam pemerintahan dan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

“Jika ada oknum-oknum atau pegawai yang salah menggunakan kendaraan tersebut, harus diberikan sanksi tegas. Tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap penyalahgunaan aset daerah. Semua pihak harus mematuhi aturan yang ada,” tegasnya.

Menurutnya, tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas ini akan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Pihaknya juga mendukung penuh kebijakan yang disampaikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang menekankan pentingnya memberikan efek jera untuk para pelaku penyalahgunaan aset daerah.

Dukungan terhadap Kebijakan Bupati Mimika

Herman Gafur juga mengungkapkan bahwa Fraksi Rakyat Bersatu sepenuhnya mendukung upaya yang dilakukan oleh Bupati Johannes Rettob dalam menanggulangi penyalahgunaan aset daerah. Sebelumnya, Bupati Mimika menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu.

“Biarkan apa yang menjadi milik rakyat kita maksimalkan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada pegawai-pegawai untuk mempermudah tugas mereka. Jangan sampai fasilitas tersebut digunakan untuk melayani kepentingan pribadi atau keluarga,” ujar Herman, mengutip pernyataan Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Menurutnya, kendaraan dinas dan aset daerah lainnya seharusnya digunakan seefektif mungkin untuk mendukung program-program pemerintahan dan pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa penggunaan aset daerah harus transparan dan bertanggung jawab agar tidak merugikan negara dan masyarakat.

Upaya Penertiban Aset Daerah untuk Kepentingan Rakyat

Lebih jauh, Herman Gafur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memonitor penggunaan aset daerah, terutama kendaraan dinas. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pendataan ulang dan penertiban kendaraan dinas yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Penting bagi Pemkab Mimika untuk melakukan pendataan dan penertiban terhadap kendaraan dinas yang tidak digunakan dengan benar. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik,” ujar Herman.

Mendorong Pemerintah untuk Berkomitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas

Herman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dapat menjaga integritas dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan umum.

“Pemerintah daerah harus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset daerah. Jangan sampai masyarakat merasakan dampak negatif dari penyalahgunaan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum,” pungkas Herman.

Upaya penertiban aset daerah diharapkan akan membawa perubahan positif bagi pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Mimika, memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.