JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi meluncurkan sejumlah kebijakan strategis untuk meningkatkan sistem pendidikan di wilayahnya pada tahun 2025. Langkah-langkah tersebut diumumkan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Kebijakan ini menandakan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang lebih terstruktur, serta memprioritaskan kesejahteraan guru dan pembentukan karakter siswa.
Penataan Penerimaan Siswa Baru dan Bantuan untuk Sekolah Swasta
Salah satu kebijakan utama yang disorot oleh Gubernur Dedi Mulyadi adalah penataan sistem penerimaan siswa baru di jenjang SMA/MA. Dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerimaan siswa harus dilakukan dengan transparan dan jelas. “Tidak boleh lagi ada keributan. Daya tampung sekolah harus jelas. Jika tidak mencukupi, siswa akan dialihkan ke sekolah swasta terpilih dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda Prov),” ujar Dedi Mulyadi. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari masalah klasik seperti persaingan tidak sehat dalam penerimaan siswa serta memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan serupa juga akan diterapkan di jenjang SD/SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Pendidikan Karakter Berbasis Militer untuk Siswa Bermasalah
Untuk lebih mendalami karakter siswa, khususnya yang berpotensi terjerumus dalam pergaulan bebas atau aktivitas kriminal, Jawa Barat akan mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis militer mulai 2 Mei 2025. Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, “Kita mulai bertahap, dengan sasaran siswa bermasalah seperti pergaulan bebas atau kriminal.” Program ini akan melibatkan TNI yang menyiapkan 30-40 barak untuk pembinaan selama enam bulan, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Pendidikan karakter berbasis militer ini bertujuan untuk membentuk disiplin dan semangat juang pada siswa, serta menghindarkan mereka dari perilaku negatif.
Larangan Study Tour dan Pembatasan Penggunaan Motor oleh Siswa
Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan larangan bagi siswa di bawah umur untuk membawa motor ke sekolah. “Siswa di bawah umur dilarang bawa motor. Segera terbitkan SKB Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk penegakan aturan ini,” tegasnya. Kebijakan ini diambil untuk memastikan keselamatan siswa serta mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang dianggap membebani orang tua juga akan dibatasi, sebagai bagian dari upaya meringankan beban finansial orang tua siswa.
Pembekuan Sementara Dana Hibah Yayasan Pendidikan
Gubernur Dedi Mulyadi juga mengumumkan penghentian sementara penyaluran dana hibah ke yayasan pendidikan, akibat adanya temuan penyalahgunaan dana. “Ada yayasan yang baru dapat miliaran rupiah, tapi dana itu tidak digunakan untuk pendidikan. Ke depan, bantuan harus berbasis program, bukan kedekatan politik,” jelas Dedi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah untuk pendidikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Dukungan DPRD dan Target 100% Partisipasi Pendidikan
Kebijakan reformasi pendidikan ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat. Dedi Mulyadi optimistis dengan pendekatan terstruktur yang dilakukan, target 100% partisipasi pendidikan hingga jenjang SMA/MA dapat tercapai. “Kita satukan visi, perbaiki sistem, dan pastikan anggaran tepat sasaran,” ujar Dedi Mulyadi. Ke depan, Pemprov Jawa Barat akan terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Masa Depan Pendidikan di Jawa Barat
Reformasi pendidikan yang diluncurkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan penataan sistem yang jelas, pembentukan karakter melalui pendekatan militer, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru, pendidikan di Jawa Barat diharapkan akan semakin maju dan dapat menghasilkan siswa-siswa yang lebih berkualitas.
Pemprov Jawa Barat juga berkomitmen untuk memastikan semua kebijakan pendidikan dapat dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan dukungan penuh dari DPRD dan berbagai pihak terkait, diharapkan sistem pendidikan di Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
