JAKARTA - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tertib dalam menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ajakan ini disampaikan dalam acara Bulan Panutan PBB-P2 Tingkat Kota Batam Tahun 2025 yang digelar di Kantor Wali Kota Batam pada Kamis.
Menurut Amsakar, pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah. “Pajak memiliki arti penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Maka dari itu, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan Batam ke depan,” ujar Amsakar dalam sambutannya.
PBB-P2 Kota Batam Meningkat Signifikan
Pada kesempatan yang sama, Amsakar juga melaporkan perkembangan positif terkait realisasi pembayaran PBB-P2 di Kota Batam. Di tahun 2025, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan mencapai angka 323.830. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya menerbitkan 163.169 SPPT. “Peningkatan jumlah SPPT ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Batam untuk membayar pajak semakin baik,” kata Amsakar.
Meskipun demikian, Amsakar menegaskan bahwa target penerimaan PBB-P2 untuk tahun 2025 masih harus dicapai. Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan PBB-P2 tahun ini mencapai Rp270 miliar. Saat ini, nilai ketetapan yang sudah tercatat mencapai Rp249,18 miliar. Amsakar optimis target tersebut dapat tercapai jika tren pembayaran pajak terus menunjukkan perkembangan yang positif.
“Di triwulan pertama, kita sudah mendekati angka Rp100 miliar. Jika tren ini berlanjut, insya Allah target akan terlampaui,” ujar Amsakar dengan penuh keyakinan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar pencapaian ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.
Insentif dan Metode Pembayaran untuk Masyarakat
Untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam membayar pajak tepat waktu, Pemerintah Kota Batam memberikan insentif berupa potongan pajak. Di triwulan pertama, warga yang membayar pajak lebih awal akan mendapatkan potongan sebesar 10 persen dari total kewajiban pajak mereka. Sementara itu, untuk triwulan kedua, potongan yang diberikan sebesar 5 persen.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan masyarakat. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai, termasuk melalui sistem pembayaran QRIS, yang semakin populer di kalangan masyarakat Batam. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Batam memiliki akses yang mudah dan praktis dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” kata Amsakar.
Kemandirian Fiskal yang Semakin Kuat
Dalam acara tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam yang telah bekerja keras dalam pencapaian ini. Ia menyebutkan, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait telah berperan besar dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
“Kami sangat menghargai kerja keras seluruh jajaran dalam mencapai capaian ini. Terlebih, sinergi antara Pemerintah Kota Batam dengan masyarakat telah membawa kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Amsakar. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus membawa Batam menuju kemandirian fiskal yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pembangunan di masa depan.
Amsakar juga menekankan bahwa meskipun pencapaian fiskal Kota Batam sudah cukup baik, pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. “Ke depan, kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan kota ini menjadi lebih baik,” tutup Amsakar.
