JAKARTA — Infrastruktur jalan nasional di Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali menjadi sorotan. Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), R. Graal Taliawo, menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan nasional di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari tidak adanya drainase hingga kurangnya penerangan dan rambu lalu lintas.

Temuan ini disampaikan Graal setelah melakukan serangkaian kunjungan kerja di beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara. Salah satu titik yang mendapat perhatian serius adalah jalur daratan Oba, yang merupakan penghubung vital antara Sofifi dan Halmahera Tengah.

“Beberapa jalan nasional kita, khususnya di daratan Oba, saat musim hujan beberapa ruas jalan ada genangan airnya. Nah, itu ternyata tidak ada drainasenya,” ujar Graal .

Infrastruktur Jalan Nasional Malut Dinilai Belum Memadai

Menurut Graal, kondisi jalan nasional yang seharusnya menopang konektivitas antarwilayah justru terkesan dibangun tanpa perencanaan infrastruktur pendukung yang matang. Ketidakhadiran drainase menyebabkan air menggenang saat hujan, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Selain itu, minimnya rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan juga menjadi kekhawatiran utama. Jalan-jalan nasional yang melewati kawasan permukiman warga bahkan tidak dilengkapi dengan pembatas jalan atau trotoar, yang berpotensi membahayakan masyarakat sekitar.

“Pada jalan lurus dari dari Sofifi ke Weda, itu kendaraan melaju begitu kencang melewati permukiman. Dan ini membahayakan warga karena tidak ada pembatas jalan,” ungkap Graal, senator asal Wayaua, Bacan, Halmahera Selatan.

Koordinasi dengan Instansi Terkait

Sebagai langkah konkret, Graal mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah Maluku Utara. Ia juga menyatakan telah menyampaikan persoalan ini kepada kementerian teknis, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar segera dilakukan perbaikan.

“Nah, saya minta agar segera dibangun dan bahkan saya bicara ke menteri. Saya sampaikan bahwa bagaimana membangun jalan tanpa ada drainase,” tegas Graal.

Senator yang dikenal vokal ini juga menekankan bahwa infrastruktur jalan yang baik tidak hanya sekadar pembangunan badan jalan, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang keselamatan pengguna jalan, seperti trotoar, marka jalan, dan rambu-rambu.

Komitmen Pengawasan dan Dorongan Legislator

Graal menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait permasalahan jalan nasional di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa kelengkapan infrastruktur jalan adalah bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan negara kepada rakyat.

“Kita harus dorong supaya teman-teman balai terkait memperhatikannya. Karena fasilitas itu juga bagian dari pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat kita,” tutur Graal menegaskan.

Dengan keterlibatan aktif legislator di tingkat pusat, ia berharap persoalan-persoalan teknis di lapangan bisa lebih cepat direspons oleh kementerian dan instansi teknis terkait, sehingga jalan nasional benar-benar menjadi jalur yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kebutuhan Akselerasi Perbaikan Infrastruktur Maluku Utara

Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah yang tersebar, aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama di Maluku Utara. Jalan nasional berperan penting dalam memperlancar arus barang, mobilitas penduduk, serta mendukung pelayanan publik.

Namun dengan infrastruktur yang belum memadai, sejumlah daerah, terutama di wilayah pedalaman dan lintas kabupaten seperti Sofifi-Halmahera Tengah, masih kesulitan menikmati manfaat pembangunan secara merata.

Graal berharap perhatian terhadap infrastruktur jalan nasional tidak terpusat hanya di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah pinggiran yang selama ini masih kekurangan akses dan sarana transportasi yang layak.

“Kita tidak bisa bicara pembangunan berkeadilan kalau akses dasar seperti jalan saja masih bermasalah. Pemerintah harus serius menyikapi hal ini,” pungkasnya.