JAKARTA – Rencana pengembangan transportasi publik di Kota Mataram kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH, menegaskan bahwa program transportasi publik yang selama ini diwacanakan pemerintah daerah belum menunjukkan progres nyata. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen Mataram sebagai kota layak huni dan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam forum pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, Wardana menyoroti bahwa beberapa kota lain di Indonesia telah berhasil menerapkan sistem transportasi massal yang efektif, sementara Mataram masih tertinggal.

“Kita pernah mendapatkan bantuan bus dan halte dari pemerintah pusat, tapi program itu tidak berjalan di sini. Di daerah lain seperti Denpasar, Jogja, Surabaya, itu jalan semua,” kata Wardana.

Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang memadai sangat krusial dalam mengurangi kemacetan yang kian parah, terutama di jam-jam sibuk. Ia menyebut bahwa tanpa langkah konkret, Kota Mataram akan semakin tertinggal dari kota-kota besar lainnya dalam hal pelayanan publik dan penataan perkotaan.

Kegagalan Transportasi Publik Cerminan Lemahnya Implementasi Kebijakan

Wardana menyayangkan ketidakseriusan pemerintah dalam merealisasikan bantuan transportasi publik yang telah tersedia. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat bus dan halte yang mangkrak dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, akibat tidak adanya pengelolaan lanjutan dari pemerintah kota.

“Ini bukan soal tidak punya fasilitas, tapi soal kemauan untuk menjalankan. Kalau terus-terusan jadi wacana, tidak akan pernah ada perubahan,” ujarnya.

Sorotan Terhadap Tata Ruang dan Pembangunan Tak Terkendali

Selain transportasi, aspek tata ruang dan pengendalian pembangunan kawasan juga menjadi perhatian serius dalam forum RPJMD. Wardana mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan di kawasan seperti Repuk Kilang, yang disebut berkembang tanpa kontrol dan berpotensi melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Coba Bapak jalan ke arah timur, di kawasan Repuk Kilang itu, pembangunan perumahan semakin meluas. Legal atau ilegal, saya tidak tahu. Tapi ini jelas menunjukkan lemahnya penegakan hukum tata ruang di kita,” tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.

Ia menilai pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun menjadi preseden buruk bagi penataan kota secara menyeluruh. Menurutnya, jika hal seperti ini terus berlangsung, maka Kota Mataram akan menghadapi ancaman disorganisasi wilayah dan konflik lahan di masa depan.

LP2B dan Hak Petani Harus Diperhatikan

Dalam kesempatan tersebut, Wardana juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pelestarian lahan pertanian abadi (LP2B) dan perlindungan hak-hak petani. Ia meminta agar pemerintah kota tidak hanya menetapkan aturan sepihak tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada para petani yang terdampak kebijakan.

“Kalau pemerintah hanya menetapkan LP2B tanpa kompensasi, itu bukan negara yang berdaulat. Rakyat lah pemilik tanah yang sebenarnya. Jangan hanya berhenti di sosialisasi dan diskusi. Harus ada hasil nyata yang bisa diterapkan,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pendekatan top-down tanpa partisipasi masyarakat hanya akan menimbulkan konflik agraria yang lebih besar.

Kawasan Kumuh Masih Menghantui Wajah Kota

Kritik lainnya yang disampaikan Wardana adalah keberadaan kawasan kumuh di pusat Kota Mataram, yang dinilai memalukan bagi status kota sebagai ibu kota provinsi. Ia menyebutkan bahwa hingga kini masih ada wilayah di tengah kota yang menyerupai “Skid Row”, sebutan untuk area kumuh di kota-kota besar dunia.

“Di tengah kota kita masih ada kawasan seperti Skid Row yang kumuh dan tidak tertata. Ini harus jadi perhatian. Kalau tidak ditangani sekarang, ini akan jadi masalah besar di masa depan,” pungkas Wardana.

Seruan untuk Aksi Nyata

Dengan berbagai sorotan tersebut, I Wayan Wardana mendesak pemerintah Kota Mataram untuk tidak lagi menjadikan program penataan kota dan transportasi publik sebagai wacana, melainkan menjadikannya sebagai program prioritas dengan langkah konkret dan terukur. Ia mengajak seluruh jajaran eksekutif dan legislatif untuk bekerja sama menata kota agar Mataram bisa mengejar ketertinggalannya dan benar-benar menjadi kota yang layak huni.