JAKARTA - Arus balik pasca-Idulfitri 1446 H di Kabupaten Bengkalis, Riau, menyisakan kisah panjang antrean kendaraan di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih, Bengkalis menuju Sei Selari, Pakning. Lonjakan kendaraan roda dua maupun roda empat menyebabkan antrean mengular hingga lebih dari satu hari, yang dipicu oleh terbatasnya jumlah kapal Roro yang beroperasi.
Pantauan di lokasi pada Jumat (11/4/2025) menunjukkan ratusan kendaraan menumpuk di pelabuhan Air Putih. Kondisi ini memicu keluhan dari masyarakat yang harus mengantre berjam-jam, bahkan hingga lebih dari 24 jam, hanya untuk menyeberang ke wilayah Pakning.
“Saya sudah antre lebih dari 24 jam, tapi sampai pagi ini belum juga bisa menyeberang. Kapal yang beroperasi cuma tiga unit. Kami sangat kecewa,” ungkap Tono, salah satu pengendara mobil, dengan nada kesal saat ditemui wartawan di lokasi antrean.
Kondisi makin pelik ketika beredar dugaan adanya praktik 'jalur khusus' yang ditawarkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Menurut beberapa pengendara, oknum tersebut meminta bayaran antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu untuk mempercepat proses penyeberangan tanpa harus ikut antrean panjang.
“Kalau mau cepat, bisa lewat jalur khusus, tapi harus bayar Rp500 ribu. Itu yang ditawarkan sama oknum yang kelihatan berkeliaran di sekitar pelabuhan,” kata Joi, pengendara lain yang juga kesal dengan praktik yang disebutnya sebagai "pungli terselubung."
Joi juga menuturkan bahwa ketegangan sempat terjadi antara pengendara yang mengantre dan mobil yang mencoba menyalip antrean dengan dugaan menggunakan jalur khusus. “Tadi malam sempat ribut, karena ada mobil yang tidak ikut antre malah mau langsung masuk kapal. Ini sangat merugikan kami yang sudah menunggu berjam-jam,” tegasnya.
Lebih jauh, Joi menuding Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis tidak memberikan pelayanan maksimal dalam mengatur lalu lintas penyeberangan, terlebih pada momen padat seperti Lebaran. “Kinerja Dishub Bengkalis saya nilai tidak becus. Harusnya sudah diantisipasi kalau arus balik bakal ramai,” katanya.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Adi Pranoto, membenarkan bahwa volume kendaraan meningkat tajam dan menyebabkan antrean panjang. Ia menjelaskan bahwa saat ini hanya tiga kapal Roro yang beroperasi untuk rute Bengkalis–Pakning.
“Kendaraan membludak karena kapal Roro yang beroperasi hanya tiga unit. Kami sedang mengupayakan penambahan armada untuk mempercepat waktu penyeberangan,” jelas Adi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Terkait dugaan adanya praktik pungutan liar lewat jalur khusus, Adi membantah keras. Ia menegaskan bahwa tidak ada jalur khusus yang diatur secara resmi oleh pihak Dishub maupun operator pelabuhan.
“Itu tidak benar, Pak. Saran saya, jangan percaya pada oknum yang mengaku bisa mempercepat penyeberangan dengan meminta uang. Itu tidak resmi dan bukan bagian dari layanan kami,” tegasnya.
Adi juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan pengguna jasa penyeberangan.
“Kami sudah koordinasi dengan aparat keamanan dan pengelola pelabuhan untuk menindak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi arus balik Lebaran. Masyarakat yang merasa dirugikan silakan melapor,” imbuhnya.
Kondisi antrean di penyeberangan Bengkalis-Pakning memang bukan hal baru. Setiap musim mudik dan balik, terutama pada momen Idulfitri, lonjakan kendaraan selalu terjadi. Namun, minimnya armada dan sistem manajemen antrean yang belum maksimal kembali menimbulkan keluhan masyarakat.
Untuk ke depannya, Dishub Bengkalis diminta melakukan evaluasi total, termasuk dalam penjadwalan kapal, penambahan armada saat peak season, dan pengawasan ketat terhadap praktik calo maupun pungli.
Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa libur panjang seperti Lebaran, keberadaan pelabuhan Roro sebagai penghubung utama antarpulau di wilayah Bengkalis membutuhkan perhatian serius, agar tidak menjadi titik kemacetan dan sumber kekecewaan publik.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis agar pelayanan publik, khususnya sektor transportasi, dapat berjalan efektif, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
