JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Sarmi resmi meluncurkan program pendidikan gratis bertajuk “Zero Pungutan” yang diikuti dengan sosialisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, SMK.M.Kes, dan Wakil Bupati Sarmi serta diikuti oleh seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Sarmi.
Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya bagi seluruh anak di wilayahnya. Dalam sambutannya, Bupati Dominggus mengapresiasi peran para guru yang telah mendedikasikan diri dalam mendidik generasi penerus bangsa, khususnya di daerah pelosok.
“Terima kasih buat semua yang telah mengabdi di Kabupaten Sarmi. Kiranya Tuhan yang punya pekerjaan ini memberkati bapak ibu sekalian yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” ujar Bupati Dominggus Catue di hadapan peserta sosialisasi.
Terjemahan Visi Presiden dalam Sapta Cita Sarmi
Lebih lanjut, Bupati Dominggus menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari visi dan misi Presiden RI melalui Asta Cita, yang kemudian diturunkan dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Sarmi yang disebut Sapta Cita. Tujuh cita-cita tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang strategis lainnya yang saling bersinergi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau Presiden punya visi-misi Asta Cita, maka Sarmi punya Sapta Cita yakni pendidikan baik, kesehatan baik, ekonomi baik, dan semuanya harus baik. Karena dalam kehidupan ini, pasti semua orang menginginkan yang terbaik,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh stakeholder pendidikan, termasuk guru-guru yang selama ini mendukung atau tidak mendukung pasangan kepala daerah, untuk bersatu membangun pendidikan di Sarmi.
“Pertandingan telah selesai, mari kita bergandeng tangan bangun Sarmi,” ucapnya, menekankan pentingnya kolaborasi tanpa sekat politik demi kemajuan daerah.
Fokus pada Pengembangan SDM Melalui Pendidikan
Bupati Dominggus juga menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam misi Sapta Cita adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, ia menekankan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama, dan seluruh tenaga pendidik harus aktif berdiskusi dengan pemerintah demi mencari solusi atas berbagai tantangan pendidikan di lapangan.
“Oleh sebab itu, bapak ibu jangan bosan-bosan dipanggil untuk kita duduk bicara soal pendidikan. Karena dalam hidup ini, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita duduk bicara bersama, pasti ada solusinya,” ujarnya.
Menurut Bupati, keberhasilan sektor pendidikan tidak bisa dicapai tanpa koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan para guru.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Sarmi akan berupaya memenuhi seluruh hak-hak guru, termasuk honorarium dan tunjangan yang semestinya diterima oleh para pendidik.
“Pemda juga berupaya agar hak-hak dari bapak ibu guru yang harusnya diterima, akan diterima sesuai dengan apa yang seharusnya,” tegasnya.
Implementasi Program “Zero Pungutan” dan Antisipasi Tantangan
Dalam pemaparannya, Bupati juga menyinggung kekhawatiran sebagian kepala sekolah terkait sumber pembiayaan jika pungutan dilarang. Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjadi pihak yang menjembatani dan mencari solusi pembiayaan pendidikan agar tidak membebani masyarakat.
“Mungkin guru bertanya, kalau tidak ada biaya, lalu uangnya dari mana? Nanti kita diskusikan sama-sama, kita cari solusi bersama. Kita berharap itu bukan jadi masalah di kalangan kepala sekolah, tapi juga jangan jadi masalah di masyarakat,” jelasnya.
Program “Zero Pungutan” ini masuk dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, khususnya pada poin kedua dari program prioritas yang menyasar pendidikan gratis untuk seluruh jenjang.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah awal konsolidasi Pemkab Sarmi dalam menata ulang sistem penerimaan peserta didik baru secara lebih adil dan transparan melalui skema SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru). Tujuannya adalah untuk menjamin akses pendidikan bagi semua anak di Sarmi tanpa hambatan ekonomi maupun diskriminasi wilayah.
