JAKARTA— Proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN), yang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN), menuai kritik tajam dari kalangan legislatif daerah setelah ditemukan genangan air di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Genangan tersebut memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan dan lemahnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat setempat.
Salah satu sorotan paling tajam datang dari Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi III, Syarifuddin Oddang, menyayangkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak kontraktor, pemerintah setempat, dan masyarakat yang terdampak. Ia menyebut bahwa keterlibatan semua pihak sejak awal seharusnya menjadi prinsip utama dalam proyek besar yang menyentuh langsung kehidupan warga.
“Kalau sejak awal warga, kontraktor, dan DPRD dilibatkan dalam diskusi soal dampak lingkungan, tentu persoalan ini bisa dicegah. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal tanggung jawab sosial,” tegas Syarifuddin Oddang saat ditemui di Balikpapan.
Evaluasi Dampak Lingkungan Diminta Segera Dilakukan
Oddang menekankan bahwa proyek infrastruktur berskala nasional seperti pembangunan Jalan Tol Balikpapan–IKN seharusnya berpijak pada asas transparansi informasi dan perlindungan masyarakat lokal. Ia menilai bahwa proses sosialisasi kepada warga terdampak masih minim, dan peran perangkat kelurahan serta RT dinilai belum optimal.
“RT dan lurah jangan pasif. Begitu ada gejala banjir, harus segera dilaporkan. Jangan menunggu air menggenang baru bertindak,” ujarnya menambahkan.
Komisi III juga menyatakan keprihatinannya terhadap potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengerjaan proyek. Genangan air di kawasan padat penduduk bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengindikasikan lemahnya sistem drainase dan perencanaan infrastruktur yang tidak matang.
DPRD Akan Gelar RDP dan Peninjauan Lapangan
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak kontraktor proyek, pemerintah kelurahan, serta sejumlah instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Selain itu, peninjauan langsung ke lapangan akan dilakukan untuk melihat dampak nyata yang dirasakan warga.
“Kami ingin mengonfirmasi bagaimana penanganannya sejauh ini dan apakah warga yang terdampak sudah mendapatkan solusi atau bahkan kompensasi dari pihak terkait,” jelas Oddang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah pemilihan mereka.
Warga Harap Pemerintah Tidak Tutup Mata
Beberapa warga Kelurahan Karang Joang mengaku bahwa genangan air mulai terasa sejak awal proyek berjalan. Mereka mengkhawatirkan jika intensitas hujan meningkat, maka potensi banjir bisa meluas ke wilayah permukiman. Sejumlah warga juga mengeluhkan belum adanya dialog resmi dengan pihak kontraktor terkait dampak lingkungan dan penanganan keluhan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor proyek Tol IKN belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden genangan tersebut. Pemerintah Kota Balikpapan juga masih melakukan koordinasi lintas sektor untuk menangani laporan yang masuk.
Pentingnya Kajian Lingkungan dan Keterlibatan Komunitas
Pengamat kebijakan publik dan tata kota, Dr. Rian Eka Putra, menilai bahwa proyek besar seperti jalan tol yang menjadi penghubung utama menuju Ibu Kota Nusantara harus memperhatikan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh. Ia menambahkan bahwa pelibatan komunitas lokal dan transparansi proses adalah kunci untuk mencegah konflik sosial.
