JAKARTA— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah sejumlah kewajiban finansial yang harus diselesaikan. Meski dilakukan secara bertahap, pelunasan tunggakan menjadi prioritas utama, seiring dengan pengelolaan efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, menyampaikan bahwa arah kebijakan fiskal daerah saat ini menitikberatkan pada penyelesaian utang, baik kepada pegawai tetap, tenaga kontrak, maupun rekanan atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Untuk APBD saat ini, pemerintah sedang melakukan pembayaran terhadap beberapa tunggakan hutang pemerintah daerah. Namun pada konsepnya, kita memprioritaskan bahwa pada tahun 2025, Insya Allah, dengan kondisi ekonomi nasional yang membaik, akan mendorong cash flow kita untuk melunasi tanggung jawab,” ujar dr. Ersan Saputra TH.
Komitmen Terhadap Stabilitas Keuangan Daerah
dr. Ersan menekankan bahwa meskipun ada keterbatasan fiskal, secara umum kondisi keuangan daerah Bengkalis masih tergolong stabil. Pemerintah daerah tetap mampu menjalankan kewajiban keuangan, walaupun dilakukan dengan skema pembayaran bertahap.
“Alhamdulillah, keuangan daerah kita masih stabil. Saat ini kita menerapkan efisiensi di berbagai sektor, tetapi tetap mampu membayar kewajiban meski tidak sekaligus,” tambahnya.
Langkah efisiensi tersebut mencakup penghematan belanja operasional non-esensial, selektivitas dalam penganggaran program kegiatan, dan optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas Pembangunan
Di tengah proses pelunasan utang, Pemkab Bengkalis memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur tetap dialokasikan. Pemerintah menilai pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus tetap berjalan guna menjamin pelayanan publik tidak terganggu.
“Kita tetap menyediakan anggaran untuk pembangunan, terutama yang menyentuh langsung masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas publik. Tidak semua kegiatan bisa diakomodir, tapi kita akan selektif melihat dampaknya kepada masyarakat,” jelas Ersan.
Beberapa infrastruktur prioritas yang akan terus didorong pengerjaannya pada tahun 2025 mencakup perbaikan ruas jalan utama penghubung antar-kecamatan, pembangunan jembatan penghubung desa terpencil, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Siapkan Program Tahun 2025 Secara Administratif
Pemkab Bengkalis kini tengah mempersiapkan seluruh dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Hal ini dilakukan agar program-program prioritas bisa segera dieksekusi secara tepat waktu, tanpa kendala birokrasi.
Menurut dr. Ersan, langkah persiapan ini penting untuk mempercepat realisasi pembangunan, sekaligus menekan risiko keterlambatan yang dapat berdampak pada pelayanan masyarakat.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, serta pembinaan pelaku UMKM sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi daerah.
Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Kebijakan anggaran yang diambil oleh Pemkab Bengkalis mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD melibatkan pengawasan internal, serta sinergi dengan DPRD Kabupaten Bengkalis.
Melalui pengelolaan keuangan yang hati-hati, pemerintah berharap dapat mempertahankan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
