JAKARTA – Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua tahun 2025 yang akan dicairkan mulai April hingga Juni. Namun, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpotensi tidak menerima pencairan apabila tidak memenuhi syarat administrasi atau terjadi kendala data kepesertaan.

Informasi terbaru ini sangat penting bagi para penerima PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), baik yang sudah terdaftar sebelumnya maupun yang baru masuk dalam daftar SK nominasi.

PKH merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan secara bertahap setiap tiga bulan dalam empat tahap sepanjang tahun. Setelah pencairan tahap pertama yang mencakup Januari–Maret telah selesai, kini penyaluran tahap kedua untuk periode April–Juni segera dimulai.

“Pencairan PKH dilakukan secara bertahap dan dipantau langsung melalui sistem digital. Setiap KPM wajib memastikan bahwa data identitas mereka sesuai dan aktif di sistem,” demikian dijelaskan dalam aturan terbaru yang dirilis oleh Kementerian Sosial RI.

Kategori Penerima yang Terancam Tidak Cair

Meski banyak KPM menantikan pencairan bansos ini, beberapa kategori penerima terancam tidak mendapatkan bantuan jika mengalami kendala verifikasi data. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

-Data ganda atau tidak valid di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

-Rekening tidak aktif atau diblokir

-Perubahan status ekonomi keluarga yang menyebabkan tidak lagi masuk kategori penerima bantuan

Kementerian Sosial mengimbau agar masyarakat segera melakukan verifikasi dan pembaruan data jika menemukan ketidaksesuaian. Pemerintah daerah juga diminta proaktif dalam memastikan kelengkapan dokumen agar pencairan berjalan lancar.

5 Bansos Lain yang Dijadwalkan Cair April 2025

Selain PKH tahap kedua, pemerintah juga menyiapkan penyaluran lima jenis bantuan sosial lainnya yang dijadwalkan cair pada April 2025:

-Bantuan Pangan Beras 10 Kg Penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg per KPM untuk alokasi Januari hingga April 2025 akan mulai dilakukan secara serentak bulan ini. -Bantuan ini merupakan bagian dari program stabilisasi pangan nasional.

-Program Indonesia Pintar (PIP) Bantuan pendidikan dari pemerintah untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang berasal dari keluarga penerima PKH dan BPNT. Besaran bantuan bervariasi antara Rp450.000 hingga Rp1.800.000, tergantung jenjang pendidikan. PIP bertujuan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan sekolah.

-BPNT Tahap Kedua Bantuan Pangan Non Tunai senilai Rp600.000 untuk periode April–Juni juga akan disalurkan. BPNT diberikan dalam bentuk saldo yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong mitra pemerintah.

-Bantuan Khusus Lansia dan Disabilitas Pemerintah juga sedang memproses penyaluran bansos khusus untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang terdaftar di DTKS dan SK nominasi.

-Subsidi Energi untuk Rumah Tangga Miskin Pemerintah memastikan ketersediaan subsidi LPG 3 kg serta diskon listrik untuk keluarga tidak mampu tetap berjalan di kuartal kedua tahun ini, sebagai bagian dari perlindungan sosial terpadu.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perlindungan Sosial

Program bansos yang digulirkan tahun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bekerja sama untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami mengimbau agar seluruh calon penerima manfaat mengecek nama mereka di sistem DTKS melalui situs resmi atau aplikasi yang disediakan,” jelas pernyataan Kementerian Sosial.

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos melalui cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos yang tersedia di perangkat Android. Selain itu, kelurahan atau desa juga diminta menyediakan informasi terkait jadwal dan mekanisme pencairan.

Cek Nama dan Siapkan Dokumen

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status pencairan bansos PKH, BPNT, maupun PIP, disarankan segera memeriksa informasi terkini dan memastikan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan nomor rekening bank aktif dan sesuai data sistem.

“Pastikan tidak ada perbedaan nama atau nomor identitas. Ini penting agar tidak ada keterlambatan atau pembatalan pencairan,” tegas Kementerian Sosial dalam imbauannya.