JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara yang disingkat Danantara, resmi didirikan. Dalam acara peresmian ini, Presiden Prabowo Subianto membuat pengumuman yang mengejutkan banyak pihak: penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Danantara. Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi untuk memajukan perekonomian nasional.
Dalam sambutannya, Erick Thohir menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas dalam mengawasi operasional Danantara. "Kami bertekad untuk memastikan kinerja Danantara sesuai dengan harapan dan standar internasional, guna memberikan manfaat maksimal bagi bangsa," kata Erick Thohir dalam pidatonya di Istana Presiden.
Anggota Dewan Pengawas: Perpaduan Berbagai Lembaga Strategis
Susunan Dewan Pengawas Danantara yang baru diumumkan mencerminkan keberagaman dan kolaborasi antara beberapa lembaga penting di Indonesia. Selain Erick Thohir sebagai ketua, Muliaman Hadad diangkat sebagai Wakil Ketua Dewas. Susunan Dewas juga mencakup sejumlah tokoh penting seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang merupakan langkah strategis guna memastikan pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Perwakilan dari Kementerian Keuangan turut termasuk dalam susunan Dewas, bersama dengan stakeholder penting lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memiliki peran aktif dalam pengawasan kegiatan Danantara.
Tugas Dewan Pengawas Berdasarkan UU BUMN
Peran Dewan Pengawas Danantara sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan investasi yang efisien dan akuntabel, sejalan dengan amanat Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 yang telah mengalami perubahan dalam pasal 3O. Prabowo, dalam penuturannya, menjelaskan bahwa Dewas memiliki delapan kewenangan utama.
Di antara kewenangan itu termasuk menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, mengevaluasi capaian indikator kinerja utama, serta menerima laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana. "Peran ini tidak hanya memastikan bahwa setiap investasi berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan akuntabilitas kepada masyarakat dan negara," jelas Muliaman Hadad.
Selain itu, Dewan Pengawas juga bertugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden, menetapkan remunerasi Dewas dan badan pelaksana, dan mengusulkan perubahan modal Badan kepada Presiden. Tugas lainnya termasuk menyetujui laporan keuangan dan menangani pemberhentian sementara anggota badan pelaksana jika diperlukan.
Pengelolaan Danantara: Fokus pada Kebijakan Ramah Hukum
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dengan kerugian investasi, UU BUMN menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari investasi Danantara harus dianggap sebagai kerugian perusahaan itu sendiri, bukan kerugian negara. Hal ini menegaskan perlunya manajemen dan pengawasan yang ketat guna meminimalisir potensi kerugian yang bisa berdampak negatif.
Sejalan dengan pasal 3Y dari UU tersebut, pejabat Danantara tidak dapat dituntut jika terjadi kerugian, asalkan dapat menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Mereka juga harus membuktikan telah bertindak dengan iktikad baik dan mengikuti tata kelola yang baik, tanpa ada benturan kepentingan dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa kebijakan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengambilan keputusan yang berani dan inovatif di bidang investasi, sambil tetap mempertahankan akuntabilitas dan transparansi. "Ini adalah fondasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat kepada tujuan pembangunan nasional," kata Rosan.
Dampak Danantara pada Perekonomian dan Harapan
Deklarasi berdirinya Danantara dan susunan Dewas-nya di bawah kepemimpinan Erick Thohir menjadi titik balik penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan sinergi dari berbagai lembaga dan pengawasan ketat, Pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang.
Ini juga menandakan langkah maju dalam reformasi kelembagaan dan investasi nasional. Dalam jangka panjang, Danantara diharapkan menjadi ujung tombak diversifikasi dan pengembangan ekonomi Indonesia di tingkat global, sekaligus berperan sebagai model untuk pengelolaan investasi yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan optimisme dan strategi matang, Erick Thohir dan tim Dewas lainnya menempuh perjalanan panjang untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan. "Kami yakin bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi, Danantara akan mengukir prestasi dan membawa dampak signifikan bagi bangsa," pungkas Erick Thohir.
Pendirian Danantara dengan kepemimpinan baru ini menambahkan momentum positif dalam upaya transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, publik Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk menantikan hasil positif dari kebijakan investasi yang progresif ini.
