JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah tegas dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berencana untuk mengumpulkan seluruh perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di provinsi ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi peraturan dan menjaga pelestarian lingkungan.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Pontianak, Wakil Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa pertemuan ini direncanakan untuk menciptakan dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku industri. "Kami ingin memastikan seluruh perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Barat beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar," ujarnya. "Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan adil."

Langkah ini muncul setelah serangkaian laporan mengenai masalah lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh praktik operasi beberapa perusahaan tambang dan perkebunan di wilayah tersebut. Laporan-laporan tersebut termasuk deforestasi, pencemaran air, dan konflik lahan dengan masyarakat adat serta penduduk lokal. Pemerintah provinsi menerima masukan dari berbagai organisasi lingkungan dan LSM yang mendesak agar ada tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi standar operasional.
Menurut Ria Norsan, pertemuan tersebut akan menjadi forum diskusi bagi pemerintah dan industri untuk membahas isu-isu ini secara langsung serta mencari solusi yang efektif. "Kami perlu mendengar langsung dari perusahaan mengenai tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka juga perlu mendengar dari kami mengenai dampak yang dirasakan masyarakat dan lingkungan," jelas Norsan.

Pemerintah provinsi menekankan bahwa sementara investasi dan industri merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sebuah prinsip yang semakin mendapatkan dukungan pemerintah di berbagai tingkat.
Beberapa perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Barat telah menyuarakan dukungan mereka terhadap inisiatif ini. Direktur Utama PT Tambang Lestari, salah satu perusahaan tambang besar di provinsi tersebut, mengatakan bahwa perusahaan siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam meninjau dan memperbaiki praktik operasionalnya. "Kami mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk memastikan operasi kami memenuhi semua standar yang ditetapkan. Kelestarian lingkungan adalah prioritas kami," katanya.

Sementara itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan LSM menyambut baik langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi. Mereka melihat hal ini sebagai langkah maju yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari operasi industri ekstraktif di daerah tersebut. "Ini adalah langkah yang telah lama kita tunggu. Kami berharap dialog ini menghasilkan komitmen konkret dari perusahaan untuk memperbaiki praktik mereka," ujar Siti Robiah, koordinator LSM Peduli Lingkungan Kalbar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berencana untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar regulasi. Ria Norsan menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. "Kita sudah memiliki regulasi yang jelas. Perusahaan harus mematuhi, atau kita akan mengambil tindakan tegas," ujar Norsan.

Pertemuan antara pemerintah dan perusahaan tambang serta perkebunan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang. Seluruh pemangku kepentingan diundang untuk turut serta dalam dialog ini dengan harapan dapat menemukan solusi bersama yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melanjutkan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini. Diharapkan bahwa dialog ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih baik tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah, industri, dan masyarakat, menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi Kalimantan Barat.