JAKARTA – Puluhan kepala desa dari seluruh Kabupaten Blitar berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat desa, mereka menyuarakan aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang terus muncul dari layanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal.
Dengan membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan, para kepala desa ini menuntut adanya perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Mereka menyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari harapan, terutama dalam hal akses layanan kesehatan yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Kami datang ke sini untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Banyak sekali keluhan yang kami terima, mulai dari lambannya proses klaim hingga sulitnya mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini sudah saatnya pemerintah meninjau kembali sistem layanan BPJS Kesehatan di daerah kami," ungkap Harjito, salah satu kepala desa yang hadir dalam aksi tersebut.
Para kepala desa menilai, masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah prosedur klaim yang berbelit-belit. Selain itu, batas pelayanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga masih sangat terbatas, sehingga masyarakat sering kali harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai.

Menurut laporan yang diterima dari berbagai desa, sering kali terjadi kekosongan stok obat dan peralatan medis di beberapa fasilitas kesehatan. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada layanan kesehatan dari BPJS. Selain itu, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan layanan medis, terutama di fasilitas kesehatan rujukan, juga menjadi sorotan utama.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Widodo, yang berkesempatan menemui para kepala desa tersebut menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan. "Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat Blitar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Keluhan ini akan kami bawa ke forum yang lebih tinggi untuk segera dicarikan solusinya," kata Sugeng di hadapan para perwakilan kepala desa.
Di sisi lain, perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Blitar, Rina Dewi, menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Menurutnya, sejumlah langkah telah dilakukan, namun memang masih ada beberapa kendala yang harus segera diselesaikan. "Kami terus berupaya memperbaiki sistem dan infrastruktur layanan BPJS. Keluhan dari masyarakat akan menjadi masukan berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja," jelas Rina saat diminta keterangannya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan dari pihak kepolisian setempat. Setelah menyampaikan aspirasi mereka, para kepala desa berharap agar suara mereka didengar dan mendapatkan respons yang nyata dari pemerintah dan BPJS Kesehatan. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS untuk memastikan hak-hak warga terpenuhi, terutama dalam bidang kesehatan.

Dengan meningkatnya tuntutan akan layanan kesehatan yang lebih baik, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk bersinergi dan segera merumuskan solusi jangka panjang. Peran kepala desa sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah sangat penting dalam menghadapi permasalahan semacam ini.
Masyarakat Blitar berharap ada langkah nyata dari pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan, sehingga layanan kesehatan yang mereka terima bisa berjalan optimal tanpa adanya masalah signifikan. Dengan komunikasi yang baik dan solusi yang tepat, permasalahan layanan kesehatan di Blitar diharapkan dapat segera teratasi.
Para kepala desa menegaskan, aksi ini bukanlah yang terakhir jika tidak ada perbaikan signifikan. Mereka berkomitmen untuk terus berjuang demi mendapatkan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat termasuk memikirkan langkah-langkah strategis lain apabila tuntutan ini diabaikan.
Dengan selesainya aksi ini, harapan besar tergantung di pundak pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan reformasi layanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blitar. Penantian akan perubahan nyata ini diharapkan tidak akan terlalu lama, demi kepentingan masyarakat dan demi tercapainya layanan kesehatan yang lebih baik.