JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong agar pembangunan kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua memperoleh dukungan pembiayaan dari APBN.
"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendorong agar pembangunan perkantoran SKPD juga bisa didukung oleh APBN. Saat ini, dalam tahap negosiasi dengan Komisi II DPR RI," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Kamis (16/06/2026).
Menurut Ribka Haluk, pihaknya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengabulkan penambahan alokasi APBN untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran SKPD di DOB di Papua.
"Kami juga telah menyurati Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan pembangunan dengan pembangunan kantor SKPD," ujarnya.
Ribka Haluk menerangkan bahwa empat DOB di Tanah Papua tersebut menjadi perhatian utama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan serta memperjuangkan pembangunan gedung kantor SKPD.
"Pembangunan kawasan pemerintahan di DOB masih menghadapi tantangan karena kemampuan APBD relatif terbatas," katanya lagi.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengutarakan bahwa pembangunan kantor SKPD sampai saat ini belum dapat direalisasikan lantaran adanya kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada dana alokasi umum (DAU).
"Kemudian dan otonomi khusus (otsus) juga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan kantor SKPD," katanya.
Pihaknya berharap agar pemotongan anggaran khususnya DAU bagi DOB dapat dikaji kembali supaya pembangunan area pusat pemerintahan di sana bisa terlaksana dengan lancar.