JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyusun regulasi yang berimbang guna menanggulangi merosotnya harga telur ayam ras di level peternak. Upaya tersebut ditempuh melalui pembenahan rantai pasok serta tata niaga distribusi demi mengatasi situasi kelebihan pasokan (oversupply).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan, kendala ini tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan memanggil para pedagang perantara (middleman).
Pihak Pemprov Jatim bakal memfasilitasi pertemuan antara regulator, pengepul, serta peternak di tingkat kabupaten/kota guna membedah komponen biaya secara terbuka.
Menurut Emil, saat ini didapati ketimpangan harga, di mana harga acuan pembelian (HAP) yang diputuskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman posisinya lebih tinggi ketimbang nilai riil di pasar.
"Kami cermati harga pasar telur saat ini berada di kisaran Rp23.000–Rp25.000 per kilogram. Jika pedagang perantara langsung dipaksa membeli sesuai HAP Bapanas sebesar Rp26.500, maka akan muncul persoalan baru pada margin mereka. Karena itu, kami harus bongkar bersama hitungannya," tutur Emil, Selasa (7/7/2026).
Di samping persoalan keuntungan distribusi, Emil mengungkapkan, kejatuhan harga di sektor hulu diakibatkan oleh terjadinya oversupply dalam skala nasional.
Melimpahnya ketersediaan stok di pasar dipicu oleh ketidakseimbangan antara jumlah populasi ayam petelur dengan daya serap konsumen.
Demi menyiasati suplai dari hulu, Pemprov Jatim saat ini tengah intensif membangun komunikasi bersama instansi/kementerian terkait beserta asosiasi guna membatasi peredaran day old chicken (DOC) hingga grand parent stock (GPS).
"Oversupply ini fakta. Maka dari itu, kami sedang berkoordinasi dengan penyedia GPS hingga DOC agar patuh terhadap kebijakan pembatasan kuota sesuai dengan ketentuan pemerintah," sambungnya.
Untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Jatim turut melibatkan Satgas Pangan Polda Jatim dalam mengagendakan pertemuan antara para peternak dan perantara perdagangan di tiap-tiap Polres demi mengawal stabilitas harga.
Sebagai wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional, Emil menegaskan, Pemprov Jatim dibebani target untuk membuahkan jalan keluar yang menyeluruh guna mempertahankan keseimbangan harga, baik bagi kalangan peternak maupun konsumen.
"Karena itu, besaran harga ideal memang harus dibahas bersama para peternak dan pedagang perantara yang dikoordinasikan bersama Satgas Pangan Polda Jatim di masing-masing Polres. Apalagi, status Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, kami harus kerja lebih keras dan tidak boleh menyerah pada keadaan," pungkasnya.