JAKARTA - Pemerintah akan menghidupkan kembali mekanisme debottle-necking guna mempercepat arus investasi asing dan menyingkirkan hambatan birokrasi di lapangan.
Langkah ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam podcast End Game bersama Gita Wirjawan, Kamis.
Menkeu Purbaya menilai, meski regulasi investasi terlihat “baik di atas kertas”, penerapannya di lapangan masih banyak kendala. “Kalau dari kertas aja dan kita pelajari kertas, itu semua seperti nggak ada hambatan tapi di field-nya kan banyak hambatan,” jelasnya.
Satgas Percepatan Ekonomi dan Kelompok Kerja Bottleneck
Tantangan terbesar bukan terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada penegakan dan koordinasi antar lembaga. Untuk itu, Purbaya mengusulkan pembentukan Satgas Percepatan Ekonomi dengan tiga kelompok kerja. Salah satunya fokus pada penyelesaian hambatan regulasi (bottleneck).
“Yang [kelompok] dua itu ada di bottleneck nanti. Itu akan terima masukan keluhan dari bisnis, dari mana aja di Indonesia, siapa aja. Nanti kita pilih, kita sidangkan setiap minggu,” ungkap Menkeu. Kelompok ini akan menjadi saluran utama pengaduan masalah investasi yang dihadapi pelaku usaha di seluruh nusantara.
Pengalaman Debottle-Necking Sebelumnya
Purbaya siap memimpin langsung sidang mingguan penyelesaian hambatan investasi, seperti yang pernah ia lakukan pada pemerintahan sebelumnya bersama Yasonna Laoly. Antara 2016–2019, tim bottlenecking berhasil menangani 193 kasus investasi senilai sekitar Rp830 triliun dari total 300 kasus yang disidangkan.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa mekanisme bottleneck efektif dalam memperbaiki iklim investasi dan menyelesaikan persoalan yang menghambat realisasi investasi di lapangan.
Politik Anggaran dan Golden Opportunity FDI
Dalam upaya mempercepat ekosistem investasi, Purbaya menekankan bahwa alokasi anggaran bisa menjadi alat politik untuk mendorong kementerian dan lembaga bergerak lebih cepat. “Kalau mereka nggak nurut, kita potong anggarannya waktu saya nge-transfer aja, selesai,” jelasnya.
Namun, politik anggaran memerlukan koordinasi multi-kementerian, sehingga Purbaya menargetkan semua hambatan dapat terselesaikan dalam waktu setahun. Ia juga menyebut momen ini sebagai golden opportunity bagi Foreign Direct Investment (FDI), terutama ketika likuiditas global sedang tinggi.
“FDI nggak akan masuk ke negara yang nggak stabil, yang tidak menawarkan return yang bagus. Jadi pertama saya betulin growth-nya, terus saya betulin iklim investasi, hampir pasti nanti mereka akan berubah ke sini,” tambah Menkeu.
Kesimpulan: Momentum untuk Perbaikan Iklim Investasi
Aktivasi kembali mekanisme debottle-necking menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan transparan. Satgas dengan kelompok kerja khusus akan memantau dan menyelesaikan hambatan di lapangan, memanfaatkan pengalaman sukses sebelumnya.
Kolaborasi lintas kementerian, penggunaan politik anggaran yang strategis, serta pemanfaatan momentum FDI global diyakini akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Langkah ini menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ekosistem bisnis nasional.