JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan implementasi layanan kedaruratan 112 di seluruh Indonesia.
Layanan ini diharapkan menjadi solusi cepat dan efektif untuk masyarakat saat menghadapi situasi darurat.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar layanan 112 bisa berjalan optimal.
Integrasi kebijakan dan operasional menjadi kunci keberhasilan layanan ini.
Layanan 112 tidak hanya soal nomor darurat, tetapi juga mencakup sistem koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang andal.
Tantangan Regulasi dan Infrastruktur
Meski layanan 112 telah aktif di 172 kabupaten/kota hingga September 2025, masih ada kendala yang perlu diatasi. Safrizal menyebut keterbatasan regulasi daerah dan kesiapan infrastruktur menjadi hambatan utama.
Selain itu, kapasitas SDM operator belum merata di seluruh wilayah, sehingga penanganan laporan darurat bisa berbeda kualitasnya antar daerah.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa 112 harus dapat diakses secara gratis oleh masyarakat dan terintegrasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan kecepatan dan akurasi penanganan darurat.
Pembelajaran dari Jakarta dan Surabaya
Pengalaman implementasi di daerah menjadi acuan untuk memperkuat layanan 112. Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan Jakarta Siaga 112 sejak 2017, dengan sistem validasi laporan, mekanisme dispatch terpadu, dan pemanfaatan data untuk kebijakan publik.
Meski begitu, tingkat penggunaan layanan oleh masyarakat masih rendah sehingga perlu sosialisasi lebih masif. Response time rata-rata Jakarta tercatat delapan menit, lebih cepat dibanding target nasional 15 menit.
Di sisi lain, Kota Surabaya menyoroti keberhasilan command center terintegrasi yang melibatkan beberapa OPD. Unit lapangan dapat digerakkan langsung tanpa menunggu persetujuan berjenjang, serta koordinasi lintas daerah seperti Sidoarjo dan Gresik berjalan lancar.
Surabaya juga menekankan kampanye publik melalui radio, media sosial, dan kegiatan langsung ke masyarakat sebagai kunci meningkatnya pemanfaatan layanan 112.
Fokus Penguatan Layanan dan Kepercayaan Publik
Diskusi Kemendagri menyoroti empat isu utama: integrasi layanan, validasi laporan untuk mencegah hoaks atau prank call, kecepatan tindak lanjut sesuai target response time, dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Peningkatan sosialisasi dan edukasi menjadi hal penting agar masyarakat memahami fungsi 112 dan merasa nyaman menggunakan layanan ini saat darurat.
Selain itu, penguatan SDM operator, standardisasi SOP call center, dan integrasi dengan nomor darurat lain menjadi prioritas agar layanan 112 dapat diandalkan di semua daerah. Infrastruktur komunikasi dan teknologi pendukung juga terus diperluas untuk memastikan kualitas penanganan darurat.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan
Keberhasilan layanan 112 tidak bisa lepas dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri mendorong tata kelola kolaboratif antarinstansi agar penanganan darurat berlangsung cepat dan akurat.
Integrasi lintas OPD, koordinasi dengan operator telekomunikasi, serta dukungan perangkat keras dan perangkat lunak menjadi fondasi utama layanan ini.
Dengan dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur memadai, SDM terlatih, dan sosialisasi masif, layanan 112 diharapkan bisa menjadi layanan darurat andalan bagi masyarakat Indonesia.