JAKARTA - Dorongan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran terus mengemuka seiring tantangan yang semakin kompleks di lapangan.
Di tengah tingginya arus migrasi dan maraknya praktik penempatan ilegal, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga.
Salah satu bentuk sinergi yang dianggap strategis adalah pelibatan anggota Polri aktif di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Menurut Dzulfikar, kehadiran aparat penegak hukum di dalam struktur KP2MI bukan sekadar penempatan personel, tetapi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemberantasan migran ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Tantangan yang terus berkembang membuat KP2MI membutuhkan dukungan menyeluruh, termasuk dari institusi yang memiliki pengalaman operasional dan investigatif.
Alasan Pelibatan Polri Dinilai Strategis
Wamen P2MI menilai bahwa persoalan migran ilegal tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan administratif. Polri, dengan kemampuan investigasi dan intelijen yang mumpuni, dinilai mampu menjawab tantangan tersebut.
“Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa keberadaan polisi aktif dalam struktur kelembagaan KP2MI amat penting. Kompleksitas persoalan migran ilegal dan TPPO menuntut penanganan cepat dan terintegrasi, sehingga sinergi dengan aparat kepolisian menjadi krusial dalam proses pencegahan maupun penindakan.
Untuk mendukung hal tersebut, KP2MI bersama Polri telah membentuk desk khusus penanganan pekerja migran ilegal dan TPPO. Keberadaan desk ini mempercepat langkah penanganan karena koordinasi dilakukan secara langsung antara kedua institusi.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa masif dilaksanakan,” katanya.
Kapasitas Polri Lengkapi Keterbatasan KP2MI
Dzulfikar juga mengungkap bahwa KP2MI memiliki keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum. Di sisi lain, Polri sudah terbiasa menangani kasus-kasus dengan karakteristik kompleks seperti migrasi ilegal dan eksploitasi.
“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” ungkapnya.
Situasi lapangan menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran prosedural dan non-prosedural kini hampir seimbang. Bahkan, banyak mekanisme keberangkatan non-prosedural yang melibatkan pihak-pihak yang sengaja melanggar aturan.
Kondisi tersebut memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum agar proses pencegahan dan penindakan dapat lebih efektif.
“Hal ini tentu cara dan mekanisme pemberangkatannya melalui pihak-pihak atau oknum yang tidak mematuhi aturan dan melanggar hukum, maka perlunya penegak hukum (Polri) dapat membantu tugas KP2MI dalam prosesi pencegahan dan penindakan pelaku-pelaku penempatan PMI ilegal,” ujarnya.
Peran Direktorat Siber dan Dampak Nyata di Lapangan
Komitmen memperkuat penegakan hukum di KP2MI juga terlihat dari pembentukan direktorat baru yang dipimpin oleh Perwira Tinggi Polri, yakni Direktur Siber. Unit ini berfokus pada pengawasan aktivitas daring yang berkaitan dengan perekrutan ilegal, menawarkan perlindungan tambahan bagi calon pekerja migran yang rentan menjadi korban.
Direktorat Siber telah menunjukkan hasil konkret sejak mulai beroperasi.
“Sejauh ini telah berhasil melakukan patroli siber dan melakukan take down sebanyak 1.200 postingan media sosial hasil koordinasi dengan berbagai pihak,” katanya.
Upaya ini sangat penting mengingat praktik perekrutan melalui media sosial semakin marak. Banyak calo dan pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan platform digital untuk memikat calon pekerja migran dengan janji palsu. Dengan pengawasan intensif, potensi korban dapat ditekan melalui deteksi dini dan pemblokiran konten ilegal.
Sinergi yang Dinilai Efektif dan Respons Publik
Ketika ditanya mengenai respons terkait keberadaan Polri di kementerian, Dzulfikar menegaskan bahwa kolaborasi tersebut justru mempermudah tugas KP2MI. Ia menyebut bahwa komunikasi dan koordinasi berjalan lancar, terutama dalam kondisi yang memerlukan tindakan cepat seperti penanganan kasus TPPO.
“Sangat, dan sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan kerja sama tim. Bahkan anggota Polri punya satu kelebihan karena terbiasa kerja cepat termasuk kerja dalam situasi genting seperti penanganan kasus-kasus TPPO dan pencegahan pengiriman PMI ilegal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pemerintah terhadap penguatan struktur KP2MI diharapkan mempercepat upaya pemberantasan jaringan migran ilegal yang terus berkembang.
Sinergi Polri dan KP2MI menjadi bukti bahwa penanganan masalah pekerja migran tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Dengan karakter persoalan yang lintas negara dan melibatkan banyak pihak, kolaborasi antarinstansi merupakan langkah yang realistis dan berorientasi pada perlindungan.