JAKARTA - Upaya Indonesia mempercepat transisi energi mendapat sorotan positif dalam forum parlemen tingkat ASEAN.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memperbesar porsi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 atau bahkan lebih cepat.
Dalam Rancangan Umum Pembangkitan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas 69,5 gigawatt (GW) pembangkit baru. Menariknya, 53 GW di antaranya akan berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk teknologi penyimpanan energi baterai.
“Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperbesar bauran energi terbarukan sebagai upaya mencapai target Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Eddy Soeparno.
“Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus memaksimalkan potensi energi dari sumber daya alam yang ada di dalam negeri,” tambahnya.
Eddy menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam forum 2nd Tripartite Forum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) bertema “Powering Progress: How Investments, Policies, and Regulations Shape the Energy Future” yang digelar di Parliament House Malaysia.
Energi Fosil dan Terbarukan: Modal Besar Menuju Kemandirian Energi
Dalam paparannya di hadapan para pimpinan parlemen ASEAN, Eddy menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber energi yang melimpah, baik dari energi fosil maupun terbarukan.
Sumber energi ini meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, hingga energi surya, air, dan panas bumi (geothermal) yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun, ironi masih terjadi. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Hal inilah yang mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih, guna mencapai ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“Dengan keberlimpahan sumber daya energi, sudah seharusnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” tegas Eddy.
Ia menekankan bahwa komitmen transisi energi bukan sekadar wacana, melainkan strategi nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan.
Ajak Parlemen ASEAN Dukung Investasi Energi Bersih di Indonesia
Sebagai tindak lanjut dari visi Presiden Prabowo, Eddy mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi energi terbarukan di kawasan.
Ia menilai potensi besar sumber daya alam Indonesia, ditambah reformasi regulasi yang sedang berjalan, menjadikan Indonesia sebagai destinasi strategis bagi investor energi hijau.
“Saya mengajak pimpinan parlemen negara-negara ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dalam pengembangan energi terbarukan,” kata Eddy.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyoroti upaya pemerintah melakukan deregulasi dan reformasi struktural di berbagai sektor, khususnya energi, guna menarik minat investor. Menurutnya, hambatan utama pengembangan energi terbarukan saat ini terletak pada biaya investasi yang tinggi dan tantangan keekonomian proyek-proyek EBT.
“Saya memahami bahwa di antara masalah dalam pengembangan energi terbarukan adalah mengenai biaya yang mahal dan juga potensi keekonomian dalam menanamkan modal untuk membiayai proyek ini,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi kendala tersebut melalui kebijakan dan regulasi baru yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Reformasi Regulasi dan Kebijakan Pendukung Energi Terbarukan
Untuk mempercepat pengembangan energi bersih, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah Peraturan Presiden (Perpres) strategis yang memperkuat landasan hukum dan ekosistem investasi di sektor energi.
Eddy Soeparno menjelaskan dua di antaranya yang memiliki dampak signifikan:
Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang penyederhanaan proses penanganan sampah menjadi energi, sebagai langkah nyata mengubah limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat.
Perpres Nomor 110 Tahun 2024 yang berfokus pada penguatan ekosistem pasar karbon nasional, guna mendorong mekanisme perdagangan emisi dan insentif bagi perusahaan yang mengurangi jejak karbon.
“Di forum strategis ini kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi dan reformasi struktural untuk memastikan pengembangan energi terbarukan menarik bagi investasi,” ungkap Eddy.
“Perpres Nomor 109 dan 110 menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem bisnis energi hijau yang kompetitif dan menarik bagi investor domestik maupun asing.
Kolaborasi Regional Menuju Masa Depan Energi Berkelanjutan
Keterlibatan Indonesia dalam forum parlemen ASEAN menegaskan bahwa isu transisi energi bukan hanya agenda nasional, tetapi juga agenda regional dan global. Eddy Soeparno menilai kerja sama antarnegara ASEAN sangat penting dalam menciptakan pasar energi yang terintegrasi, efisien, dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi di bidang investasi, riset teknologi, dan kebijakan lintas negara, agar kawasan Asia Tenggara tidak hanya menjadi konsumen energi bersih, tetapi juga produsen dan inovator utama dalam teknologi energi terbarukan.
“ASEAN harus menjadi kawasan yang memimpin dalam investasi energi bersih, bukan sekadar mengikuti tren global,” ujar Eddy di hadapan para pimpinan parlemen ASEAN.
Eddy juga menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil peran sentral dalam mendorong kerja sama lintas batas tersebut. Dengan basis sumber daya yang kuat, kebijakan progresif, serta dukungan politik yang stabil, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk menjadi pionir transisi energi di kawasan.
Optimisme Menuju Kedaulatan Energi Nasional
Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto yang ditegaskan oleh Eddy Soeparno menandai babak baru dalam peta energi Indonesia dan kawasan ASEAN.
Fokus pada transisi energi tidak hanya bertujuan mencapai target lingkungan global, tetapi juga menciptakan kemandirian energi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui reformasi kebijakan, deregulasi, dan ajakan kerja sama lintas negara, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi kekuatan energi hijau di Asia Tenggara.