JAKARTA - Ratusan warga dari Distrik Jila, Hoya, dan Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggelar aksi damai di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika pada Selasa. Mereka menuntut pembukaan kembali layanan penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan yang telah terhenti selama dua tahun terakhir.
Aksi Damai Tuntut Keadilan Transportasi
Aksi ini diprakarsai oleh Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika, yang terdiri dari elemen masyarakat, tokoh gereja, pemuda, dan intelektual. Sekretaris Tim, Jeki Uamang, menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, masyarakat di distrik-distrik tersebut kesulitan mengakses transportasi udara akibat tidak adanya penerbangan subsidi. “Kami ingin menyampaikan aspirasi agar Dishub Mimika bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat kami,” ujar Jeki.
Koordinator aksi, Eli Dolame, menambahkan bahwa masyarakat di wilayah pegunungan sangat bergantung pada transportasi udara untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Kami berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar kami,” katanya.
Kendala Keamanan dan Proses Tender
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir Rantedanun, sebelumnya mengungkapkan bahwa penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan terhenti akibat masalah keamanan dan belum adanya kontrak dengan maskapai. “Kami sedang menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan rute dari Bupati Mimika,” jelas Jania pada Maret 2025 .
Selain itu, Kepala Distrik Jila, Hasan Kemong, menyatakan bahwa situasi keamanan di distrik tersebut kini sudah kondusif. “Kami sangat membutuhkan operasional pesawat perintis,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa biaya sewa helikopter mencapai Rp2 juta per penumpang, yang memberatkan masyarakat.
Rencana Pemerintah Kabupaten Mimika
Pemerintah Kabupaten Mimika berencana mengambil alih jalur penerbangan pesawat perintis pada tahun anggaran 2025. Kepala Dishub Mimika, Jania Basir Rantedanun, menjelaskan bahwa rencana ini dilakukan karena penerbangan perintis yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 tidak berjalan sama sekali. “Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar mulai tahun 2025, layanan penerbangan pesawat perintis dibiayai melalui APBD Mimika,” ujarnya .
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap agar pemerintah segera merealisasikan rencana tersebut dan membuka kembali penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan. Dengan adanya transportasi udara yang terjangkau, mereka dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi damai masih berlangsung di halaman Kantor Dishub Mimika, dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat.