JAKARTA - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dinilai unik dan menjadi salah satu penyebab krisis dokter spesialis di tanah air. Menurutnya, sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia berbeda dengan negara lain, yang mengakibatkan proses penciptaan dokter spesialis menjadi lambat dan mahal.
Sistem Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 29 April 2025, Menkes Budi menjelaskan bahwa di Indonesia, calon dokter spesialis harus melalui pendidikan akademik yang berbiaya mahal. Mereka harus berhenti bekerja, membayar uang pangkal yang ratusan juta, membayar iuran uang kuliah yang puluhan juta per semester, dan tidak boleh bekerja selama menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Setelah lulus, mereka harus melamar kembali untuk bekerja sebagai dokter spesialis.
Sebaliknya, di negara lain, pendidikan dokter spesialis dilakukan melalui sistem pendidikan profesi berbasis rumah sakit. Calon dokter spesialis bekerja tetap di rumah sakit dan mendapatkan gaji, sambil meningkatkan kompetensinya. Setelah lulus, mereka bisa langsung bekerja sebagai dokter spesialis di rumah sakit tersebut.
Perbandingan dengan Negara Lain
Menkes Budi juga membandingkan jumlah dokter spesialis di Indonesia dengan negara lain. Di Inggris, misalnya, mampu menciptakan 6.000 dokter spesialis setiap tahun, padahal populasinya lima kali lebih kecil dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun.
“Kita produksinya 2.700. Jadi sekitar sepertiganya Inggris dengan populasi lima kali lebih banyak,” ujar Budi.
Upaya Pemerintah untuk Mengatasi Krisis Dokter Spesialis
Untuk mengatasi krisis dokter spesialis, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pada 12 Agustus 2024. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan dokter spesialis di daerah-daerah yang kekurangan dokter spesialis.
“Konsep ini Indonesia unik, satu-satunya di dunia. Kalau di dunia lain, orang bekerja, kalau dia mau jadi spesialis, dia cari rumah sakit yang bisa memiliki kasus dan keahlian spesialis yang dia inginkan. Dia bekerja di sana, dia mendapatkan gaji sebagai kerja. Kemudian setelah lulus, dia bisa bekerja sebagai spesialis,” kata Budi.
Melalui program ini, diharapkan jumlah kelulusan dokter spesialis akan semakin banyak dan tersebar tidak hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh pulau di Indonesia. Dengan demikian, layanan kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan merata.
Target Pemenuhan Dokter Spesialis pada 2030
Menkes Budi menargetkan kebutuhan dokter spesialis bisa terpenuhi di Indonesia pada 2030. Target tersebut dapat dicapai melalui sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dan program academic health system yang melibatkan fakultas kedokteran dan rumah sakit di seluruh Indonesia.
“Untuk pemenuhan dokter spesialis, kita tadinya mengejar 2024 tapi kayaknya tidak mungkin selesai, jadi mungkin sampai 2030 kita usahakan supaya terpenuhi dokter spesialis,” ujar Budi.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan krisis dokter spesialis di Indonesia dapat segera teratasi dan layanan kesehatan masyarakat dapat meningkat.