JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi meresmikan Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) pada Selasa. Gedung ikonik yang berada di kawasan strategis Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menjadi simbol baru komitmen penegakan hukum yang profesional dan berkelanjutan.
Peresmian ini turut dihadiri jajaran tinggi Kejaksaan Agung RI, seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, hingga Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dan Direktur Operasi II Gunadi.
“Gedung ini akan menjadi ikon baru bagi Kejaksaan Agung. Semoga keberadaannya mendukung pelayanan yang lebih berkualitas dan tegas, khususnya dalam penanganan tindak pidana khusus,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya.
Gedung Futuristik Berstandar Internasional
Gedung Jampidsus dibangun dengan konsep design and build oleh Hutama Karya selama 340 hari kalender. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp318,99 miliar (termasuk PPN 11%). Lingkup pekerjaan meliputi perencanaan struktur, arsitektur, MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing), hingga penataan lansekap kawasan.
Berkapasitas 13 lantai dan dua lapis basement, gedung ini memiliki luas total 18.206 m² yang didedikasikan untuk menunjang fungsi administrasi, pemeriksaan, hingga forensik digital. Gedung ini terintegrasi langsung dengan bangunan eksisting Kejaksaan Agung guna memperlancar koordinasi antar unit kerja.
“Penyelesaian proyek Gedung Jampidsus semakin memperkuat portofolio Hutama Karya dalam pembangunan gedung pemerintahan di Jakarta. Kami berkomitmen menjaga kualitas dan terus mendorong inovasi dalam setiap pelaksanaan proyek,” ujar Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim.
Desain Asimetris Sarat Makna Simbolik
Menjadi ikon arsitektur baru, Gedung Jampidsus dirancang berbentuk lingkaran asimetris dengan elemen desain menyerupai sobekan pedang. Desain ini bukan hanya unik secara visual, namun sarat makna simbolik, mencerminkan ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum.
“Desain ini mengangkat citra eksklusif dengan sobekan berwarna maroon sesuai logo pidana khusus. Ujung tertinggi pada desain mencerminkan ketajaman pedang, sementara pencahayaan dan fasad mencerminkan rotasi bintang-bintang,” ungkap Adjib.
Konsep desain ini menantang sekaligus meningkatkan kompetensi teknis para tenaga kerja konstruksi, terutama dalam bidang arsitektur. Sekitar 850 tenaga kerja dilibatkan dalam proses pembangunan, menjadikannya proyek padat karya yang juga memberi nilai tambah sosial.
Gedung Ramah Lingkungan, Penuhi Kriteria Bangunan Hijau
Menjawab tuntutan era pembangunan berkelanjutan, Gedung Jampidsus juga dirancang dengan standar green building. Bangunan ini telah memenuhi kriteria Bangunan Gedung Hijau (BGH), termasuk penggunaan kaca double glass untuk insulasi termal, sistem pencahayaan hemat energi, pendingin udara efisien, serta panel surya sebagai sumber energi alternatif.
Sistem pengelolaan air hujan dan grey water pun turut diterapkan untuk mendukung konservasi sumber daya. Integrasi fitur-fitur ini menjadikan gedung tidak hanya megah secara fisik, tapi juga berdaya guna dalam mendukung upaya pengurangan jejak karbon pemerintah.
Dilengkapi Fasilitas Modern dan Sistem Keamanan Canggih
Selain arsitektur dan lingkungan, aspek keamanan dan kelengkapan fungsional menjadi perhatian utama. Gedung ini dilengkapi dengan ruang-ruang pendukung penegakan hukum seperti ruang pemeriksaan, konsultasi, ruang ahli, satuan tugas, hingga laboratorium forensik digital.
Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan, sistem pengawasan CCTV telah menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan kontrol akses menggunakan sidik jari. Semua fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Jampidsus dalam menangani kasus-kasus besar dan kompleks.
Penerapan Teknologi BIM dan Koordinasi Intensif
Dalam proses konstruksinya, Hutama Karya juga menerapkan inovasi Building Information Modelling (BIM) serta sistem kerja tiga shift untuk mengejar target penyelesaian proyek di tengah keterbatasan lokasi yang berdekatan dengan fasilitas publik.
Koordinasi intensif dilakukan dengan para pemangku kepentingan dari tahap desain, persetujuan, hingga pengawasan mutu (QA/QC), guna memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis.
Dengan peresmian Gedung Jampidsus ini, PT Hutama Karya kembali menunjukkan kapabilitasnya dalam membangun infrastruktur pemerintahan berstandar tinggi. Sementara itu, Kejaksaan Agung mendapatkan fasilitas strategis baru untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lebih modern, profesional, dan terintegrasi.