JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur untuk pelaksanaan Program Sekolah Rakyat tahap pertama yang akan dibangun di 65 lokasi strategis di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah Menteri dari Kabinet Merah Putih untuk membahas persiapan program prioritas nasional tersebut. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan rekrutmen siswa yang dilakukan secara selektif serta tepat sasaran.
“Penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan dengan perencanaan matang, berbasis data, dan memastikan penerima manfaat benar-benar dari keluarga yang membutuhkan,” ujar Presiden Prabowo dalam forum terbatas tersebut.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyelesaikan dokumen perencanaan teknis pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama. Lokasi yang disiapkan sebanyak 65 titik dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ketiga Mei 2025.
“Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025,” ungkap Dody Hanggodo.
Menteri Dody juga menguraikan bahwa pelaksanaan konstruksi akan menggunakan Model 1, yaitu rehabilitasi atau renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, maupun pihak swasta yang telah disepakati dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
“Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya masyarakat yang berada di Desil 1, yaitu kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah. Program ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dody menegaskan, kementeriannya telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah lembaga lainnya untuk memastikan integrasi kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan efisien, tepat sasaran, dan selesai tepat waktu,” kata Dody.
Sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang kini sedang dalam tahap survei oleh Kementerian PUPR. Lokasi-lokasi tambahan ini akan diprioritaskan di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan.
"Prioritas kami adalah daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan ekstrem, di mana akses terhadap layanan pendidikan masih sangat terbatas. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata negara," tambah Menteri Dody.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan setara. Pemerintah memastikan bahwa fasilitas yang disediakan akan mendukung proses pembelajaran yang layak dan manusiawi, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.
Dengan diluncurkannya pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar sebagai fondasi kemajuan bangsa. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat adalah bagian dari langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini adalah investasi jangka panjang untuk anak-anak kita, dan kita tidak boleh gagal,” tegas Presiden Prabowo.
Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi simbol dari keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menjawab tantangan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Pemerintah berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar program ini berjalan sesuai harapan.