JAKARTA — Dalam upaya memperkuat literasi demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul menginisiasi program pendidikan politik dengan menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul. Kolaborasi ini ditandai dengan audiensi antara Bawaslu dan pimpinan DPRD yang digelar pada Rabu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menegaskan bahwa audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi kelembagaan yang fokus pada edukasi politik bagi warga, terutama di tingkat desa.
"Tujuan audiensi ini untuk menjalin silaturahmi serta pembahasan terkait dengan program kerja yang bisa disinergikan, utamanya dalam hal pendidikan dan edukasi tentang demokrasi dan politik kepada masyarakat," ujar Didik dalam keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis seperti pengembalian dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, program Pendidikan Politik Membangun Demokrasi dari Desa, serta rencana peluncuran Bawaslu Corner.
Program Pendidikan Politik Membangun Demokrasi dari Desa menjadi fokus utama. Menurut Didik, program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan edukasi demokrasi ke masyarakat pedesaan yang selama ini relatif minim mendapat akses informasi politik yang berkualitas.
"Program ini sangat strategis karena dapat membangun kesadaran demokrasi masyarakat berbasis desa. Kami berharap bisa bekerja sama dengan DPRD dalam pelaksanaannya," tambahnya.
Selain itu, Bawaslu juga memperkenalkan Bawaslu Corner, sebuah program penguatan literasi politik yang akan diluncurkan pada 17 Mei 2025. Program ini akan ditempatkan di ruang baca milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul dan ditujukan untuk memperluas jangkauan edukasi demokrasi melalui fasilitas publik.
"Bawaslu Corner merupakan program penguatan literasi politik maupun demokrasi melalui dunia pendidikan yang nantinya akan bertempat di ruang baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul," jelas Didik.
Bawaslu Bantul berharap kehadiran program ini dapat menjadi ruang pembelajaran aktif bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pemuda, dalam memahami proses politik secara lebih inklusif dan kritis.
Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang dilakukan Bawaslu, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang dinilai berjalan aman, damai, dan minim konflik.
"Saya mengapresiasi kinerja Bawaslu Kabupaten Bantul dalam mengawasi pemilu dan pilkada tahun 2024. Pelaksanaannya berjalan dengan aman dan damai tanpa meninggalkan residu apa pun," kata Hanung.
Ia juga menekankan bahwa DPRD akan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pendidikan politik yang dicanangkan Bawaslu.
"Ini merupakan ide atau gagasan yang sangat bagus. Maka, DPRD Kabupaten Bantul berkomitmen akan mendukung penuh program-program tersebut," ujarnya.
Kerja sama antara Bawaslu dan DPRD Bantul ini diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan terbuka, serta membentuk masyarakat yang kritis, aktif, dan berdaya dalam kehidupan berdemokrasi. Terlebih menjelang Pilkada lanjutan dan penguatan sistem demokrasi ke depan, sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan legislatif lokal menjadi kunci keberhasilan reformasi politik di tingkat daerah.
Dengan pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan fasilitas publik seperti perpustakaan daerah, program ini juga membuka peluang terjadinya diseminasi nilai-nilai demokrasi secara lebih masif dan terstruktur.
Langkah Bawaslu Bantul ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tak berhenti pada masa pemungutan suara, tetapi berkelanjutan melalui edukasi yang mencerdaskan masyarakat, sejalan dengan semangat demokrasi partisipatif yang menjadi pilar utama reformasi politik di Indonesia.