JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyiapkan kantor perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di wilayah Karawang. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi produk, yang selama ini harus dilakukan di luar daerah, seperti Bandung.
Langkah strategis ini dinilai sebagai solusi konkret atas kendala klasik yang selama ini dihadapi pelaku UMKM, terutama dalam hal perizinan dan sertifikasi keamanan produk. Sebelumnya, para pelaku usaha harus menempuh jarak jauh serta mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM dari kantor wilayah lain.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Karawang akan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menyebutkan bahwa layanan BPOM yang berada lebih dekat akan mempercepat proses sertifikasi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional bagi pelaku usaha.
“Ini bagian dari upaya kami, bahwa harus ada langkah mempercepat proses perizinan pelaku UMKM. Salah satunya kita ingin UPT BPOM hadir di Karawang,” ujar Aep saat ditemui di Kantor Bupati Karawang.
UPT BPOM Karawang nantinya akan melayani tidak hanya Kabupaten Karawang, tetapi juga wilayah Purwakarta dan Bekasi. Hal ini diharapkan dapat memperluas dampak positif ke daerah sekitar, mengingat ketiga wilayah tersebut merupakan kantong pertumbuhan UMKM yang cukup besar di Jawa Barat.
Lokasi Strategis di Jantung Karawang
Pemkab Karawang berencana menempatkan kantor UPT BPOM di gedung bekas Inspektorat Kabupaten yang terletak di Jalan Ahmad Yani, pusat kota Karawang. Lokasi ini dinilai sangat strategis karena berada di antara wilayah utara dan selatan Karawang, dengan estimasi jarak tempuh maksimal 30 kilometer dari titik terjauh di wilayah kabupaten.
Dengan penempatan lokasi yang mudah diakses, diharapkan proses pengurusan dokumen dan pengujian produk menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan usaha di sektor pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang memerlukan pengawasan BPOM.
“Dengan adanya kantor BPOM menjadi daya dukung fasilitas regulasi yang lebih mudah. Diharapkan ini bisa segera aktif pertengahan tahun,” lanjut Aep.
Dorong UMKM Naik Kelas dan Siap Ekspor
Keberadaan UPT BPOM di Karawang tidak hanya menyasar efisiensi layanan, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang dalam membangun daya saing produk lokal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang memiliki sertifikasi BPOM, peluang untuk menembus pasar nasional bahkan internasional akan semakin terbuka.
Aep menyebutkan, sertifikasi BPOM adalah bentuk legitimasi penting dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun merek dan memperluas distribusi, terutama ke pasar modern dan ekspor.
“Keberadaan UPT BPOM akan membantu UMKM meningkatkan kualitas produk serta memperluas jangkauan pasar, termasuk membuka peluang ekspor ke luar negeri,” jelasnya.
Respons Positif dari Pelaku UMKM
Kebijakan ini mendapat respons positif dari kalangan pelaku usaha di Karawang. Selama ini, proses sertifikasi dinilai rumit dan memakan waktu, sehingga banyak UMKM mengurungkan niatnya untuk mengurus legalitas secara lengkap. Hadirnya UPT BPOM di Karawang diharapkan bisa menjadi solusi yang menghapus hambatan tersebut.
Salah satu pelaku usaha makanan ringan, Nia Rahmawati, mengaku antusias dengan rencana ini. Menurutnya, sertifikasi BPOM adalah langkah penting untuk memperluas pasar, namun seringkali menjadi penghalang karena keterbatasan akses ke kantor BPOM di kota lain.
“Kalau sudah ada kantor di Karawang, kami pelaku UMKM jadi lebih mudah. Selama ini mau ngurus ke Bandung harus cuti kerja dulu. Harapan saya semoga kantor BPOM ini benar-benar bisa segera aktif,” ujar Nia.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pemkab Karawang terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM melalui berbagai kebijakan afirmatif. Selain menyiapkan kantor BPOM, pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan, bantuan modal, serta fasilitasi pemasaran melalui pameran dan platform digital.
Langkah ini sejalan dengan program nasional dalam mendorong UMKM naik kelas dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan dukungan infrastruktur regulasi yang memadai, Pemkab Karawang optimistis UMKM di wilayahnya akan semakin kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.