JAKARTA – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru secara resmi menerima pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel pada Kamis, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang.
Pengajuan BKBK dari Pemerintah Kabupaten Lahat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan bahwa bantuan keuangan khusus ini akan diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sumsel, dengan fokus utama pada proyek-proyek infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Selamat datang Pak Bupati dan jajaran dalam rangka paparan pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumsel,” ujar Herman Deru saat membuka audiensi.
Infrastruktur Jadi Prioritas: Jalan, Rumah Sakit, Hingga Komunikasi
Menurut Herman Deru, bantuan keuangan yang disalurkan melalui skema BKBK tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan atau jembatan, melainkan mencakup pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, sarana komunikasi, dan infrastruktur penunjang lainnya.
“Infrastruktur itu tidak hanya jalan dan jembatan saja, melainkan juga rumah sakit, sekolah, termasuk layanan komunikasi dan pembangunan lainnya,” jelas Gubernur Herman Deru.
Ia menegaskan, realisasi bantuan tersebut sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah serta hasil evaluasi dari tim verifikasi Pemerintah Provinsi Sumsel. Dalam proses penilaian, proyek pengajuan BKBK dikategorikan ke dalam tiga tingkat prioritas: super prioritas, prioritas, dan reguler.
Untuk proyek berstatus super prioritas, Herman Deru menyebut bahwa kriteria utamanya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur penting yang sempat tertunda atau berpotensi mangkrak, namun memberikan dampak luas jika diteruskan.
“Ini akan berdampak luas dan baik seperti peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Kemudian, juga mencakup janji kepala daerah yang bersifat jangka pendek namun selaras dengan janji Gubernur sehingga ada sinkronisasi,” ungkapnya.
Sementara proyek prioritas memiliki nilai strategis dalam menurunkan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk proyek reguler, fokusnya lebih pada kesinambungan pembangunan yang sudah berjalan.
Pemkab Lahat Ajukan Program Penataan Kota dan Pembangunan Desa
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa pengajuan BKBK ke Pemerintah Provinsi Sumsel didasarkan pada visi dan misi pembangunan daerahnya, yakni “Menata Kota, Membangun Desa.” Ia menjelaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat.
“Visi kami adalah menjadikan Lahat unggul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata. Dalam hal ini, infrastruktur memegang peranan kunci,” kata Bursah.
Lebih lanjut, Bursah menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur termasuk irigasi menjadi prioritas utama yang diharapkan bisa berdampak pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan perikanan budidaya, dan kemajuan peternakan rakyat di Kabupaten Lahat.
“Dengan peningkatan infrastruktur dan sistem irigasi yang baik, kami berharap dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan produksi pangan daerah,” tegasnya.
Ia juga berharap kerja sama antara Pemkab Lahat dan Pemprov Sumsel melalui BKBK dapat membawa kemajuan nyata tidak hanya bagi Kabupaten Lahat, tetapi juga dalam mewujudkan visi besar Sumatera Selatan.
“Semoga dalam pertemuan ini akan membawa kemajuan Kabupaten Lahat dan membawa Sumsel Maju Terus Untuk Semua,” tutup Bursah.
Upaya Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Sumatera Selatan
Pengajuan BKBK oleh Pemkab Lahat menandai komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumsel secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas pemerintahan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap dapat mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Program BKBK juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya skema bantuan keuangan seperti ini, Pemprov Sumsel menargetkan adanya lonjakan dalam kualitas layanan publik dan peningkatan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat di kabupaten/kota.