JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) sebagai acuan terbaru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2025. Langkah ini diambil guna meningkatkan akurasi dan integrasi data penerima bantuan sosial.
Penggunaan DTKSN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis utama dalam program penyaluran bansos nasional. Pemerintah menekankan pentingnya pembaruan data oleh masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
“Dengan adanya DTKSN bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan integrasi data penerima bansos dalam satu sistem yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” demikian dijelaskan dalam informasi resmi terkait penyaluran bansos tahap kedua 2025.
Perubahan Besar dalam Basis Data Bansos
Bantuan sosial tahap kedua tahun 2025 mencakup alokasi untuk bulan April, Mei, dan Juni. Pemerintah menegaskan bahwa hanya data yang tercantum dalam DTKSN yang akan dijadikan acuan pencairan bansos, termasuk PKH dan BPNT. Hal ini berarti, data penerima sebelumnya yang masih tercantum dalam DTKS tidak lagi otomatis berhak menerima bantuan.
“Data KPM pada tahap kedua akan mengacu pada DTKSN, sehingga data penerima lama yang tercatat di DTKS tidak lagi menjadi dasar utama pencairan bantuan,” tertulis dalam pengumuman resmi tersebut.
Dengan perubahan basis data ini, peluang untuk munculnya nama-nama baru sebagai penerima bansos terbuka lebar, terutama bagi mereka yang datanya telah terverifikasi dan diperbarui dalam sistem DTKSN. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk segera memeriksa status data mereka dan melakukan pembaruan jika diperlukan melalui pendamping sosial di wilayah masing-masing.
Penyaluran Masih Menunggu Proses, KPM Diimbau Bersabar
Berdasarkan hasil pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Kamis pagi, pukul 06.45 WIB, belum ada indikasi pencairan dana bansos tahap kedua. Saldo yang terpantau masih kosong menunjukkan bahwa proses penyaluran masih dalam tahap administrasi.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau untuk bersabar dan menunggu informasi resmi dari pendamping sosial atau pembaruan status data secara daring. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memeriksa ATM secara berulang, mengingat proses pencairan membutuhkan waktu dan verifikasi dari sistem.
“Sebaiknya hindari pengecekan ATM secara berulang-ulang dan utamakan menunggu informasi valid tentang bansos dari pendamping sosial serta perubahan status data secara daring,” demikian imbauan dari tim informasi bansos.
Status data daring biasanya akan berubah menjadi “SI”, yang secara umum dipahami sebagai “Sudah Diproses”. Perubahan ini menandakan bahwa dana bansos kemungkinan besar sedang dalam proses pencairan dan dapat segera diterima melalui rekening KKS masing-masing.
Digitalisasi Bansos Terus Ditingkatkan
Kebijakan penggunaan DTKSN juga selaras dengan rencana jangka panjang pemerintah dalam mengintegrasikan sistem digital untuk program perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Sosial Gus Ipul yang sebelumnya menyatakan bahwa digitalisasi penyaluran bansos menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik.
“Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat,” ujar Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Ia juga menambahkan bahwa penggunaan teknologi akan mempermudah proses verifikasi dan meminimalisir risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda,” tambah Gus Ipul.
Pastikan Nama Anda Terdaftar di DTKSN
Masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaannya dalam program bansos PKH dan BPNT bisa mengecek data melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Jika nama belum tercantum, disarankan segera berkonsultasi dengan pendamping sosial setempat untuk memperbarui atau mendaftarkan data dalam sistem DTKSN.
Dengan transisi dari DTKS ke DTKSN ini, pemerintah berharap program bansos ke depan dapat lebih merata, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.